close

Terungkap…Ternyata Industri Pemecah Batu Trunojoyo Diduga ‘Abu-Abu’ Ini Kata Dinas

MPP JOMBANG | Tugas baru bagi Aparat Penegak Hukum wilayah kabupaten Jombang untuk meluruskan dan membuka tabir yang simpang siur terkait industri pemecah batu milik Munif di Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, pasalnya andai kata usaha tersebut terbukti tidak mengantongi ijin yang legal dapat dipastikan bertahun tahun pula usaha tersebut telah merugikan keuangan Negara dan merugikan masyarakat sekitar.

Dalam edisi sebelumnya media ini merilis terkait dugaan 2 usaha industry pemecah batu yang berlokasi di desa Rejoagung yang diduga ‘bodong’ yaitu berlabel CV TRUNOJOYO dan CV HASTA NOVA. Kedua nama keren tersebut dari hasil investigasi sementara di dinas terkait ternyata hanya nama yang artinya legalitas dan persyaratan perijinannya sama sekali tidak ada.

SIMAK BERITA SEBELUMNYA :  https://www.putrapena.com/2023/08/31/dua-penggilingan-batu-di-rejoagung-resahkan-warga-ternyata-bodong/

Dalam penelusuran terkait adanya dugaan industry pemecah batu atau stone crusher di desa Rejoagung dinas terkait dalam hal ini Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang mengungkapkan bahwa mekanisme perijinan untuk usaha ini haruslah dipahami bagi pengusaha, mulai dari Lahannya melibatkan Dinas PUPR, Amdal DLH Kab. Jombang.

Lebih jauh pemeberitaan awal telah mendapat respon sebagai hak jawab dari Munif selaku owner CV TRUNOJOYO yang legalitasnya sangat diragukan, dalam keterangannya Munif merasa usaha yang dijalani saat ini sudah sesuai prosedur, asumsi Munif dirinya melakukan usaha terletak di lahan tanah pekarangan dan sudah mengantongi ijin sejak 2015 dari Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang melalui Ketua Badan Koordoinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) kabupaten Jombang Nomor : 650/29XX/415.38/2015. Tentang “Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Yang Terletak Di Dusun Grenggeng Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang”

“Dari perusahaan yang lain itu kebanyakan tanahnya sawah, lah punya saya kan sudah memenuhi syarat,  kalau tidak memenuhi tidak akan pak muncul perizinanya,  tolong jawab salahnya dimana ?, Bpk mungkin lebih ngerti, persyaratan ijin hak guna tempat untuk perusahaan,  harus tanah kering” penjelasan Munif melalui aplikasi whatsapp.

Sementara dari hasil penusuran Munif mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait atas nama pribadi (Abdul Munif) bukan nama CV TRUNOJOYO sejak tahun 2015 dan diduga tidak adanya perpanjangan lagi, dan nama CV TRUNOJOYO yang melekat dalam usaha Munif menurut dinas terkait sama sekali tidak ada proses perijinannya.

Lebih meragukan lagi terkait legal standing perijinan milik Industri pemecah batu milik Munif terlihat dari beberapa saat kemudian seorang wanita yang mengaku istri Munif menghubungi awak media melalui selulernya. Intonasi dan emosi yang meledak-ledak dari seorang wanita yang mengaku istri Munif menunjukkan bahwa terkesan membenarkan bahwa Penggilingan Batu miliknya adalah Ilegal, pasalnya seandainya Legal sebagai seorang pengusaha yang professional cukup menunjukkan kelengkapan perijinannya sebagai hak jawab kepada media, bukan malah mengancam dan berusaha menyuap awak media.

hey mas mau bagaimana, dan mau berapa sebab saya sudah sering menghadapi LSM atau wartawan semacam mas ini, kamu iku kakean ngomong mas, jancuk” Ucap Wanita yang mengaku Istri Munif.

Menanggapi hal ini Moch Ansory, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Umum Yayasan Perlindungan Konsumen YAPERMA dan aktivis pemerhati lingkungan angkat bicara, semua perusahaan yang akan mendirikan pabrik pemecah batu atau stone crusher harus membuat surat kesanggupan. Hal ini menjadi dasar penerbitan izin pemecahan batu.

Kesanggupan itu menyangkut dampak terhadap lingkungan sampai kebisingan atau suara. Bagaimana dampak lingkungan dari produksi pemecahan batu. Apakah mengganggu lingkungan sekitar, lalu bagaimana menanganinya?  Begitu pula debu dan tingkat kebisingannya. Apakah mengganggu lingkungan sekitar?  Bila bising mungkin bisa diredam dengan menanam pohon. jelas Moch Ansory.

Bila persyaratan itu terpenuhi dan diluluskan DLH, selanjutnya pelaku usaha mengurus perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Dalam perizinan harus dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) daan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Dan persyaratan lain yang lebih kurangnya seperti mengurus ijin Galian C. Bukan atas nama pribadi pemilik usaha.

Semua harus dilewati walaupun usaha tersebut berdiri di lahan pekarangan milik pribadi, sebab Negara ini memiliki aturan hokum, termasuk juga asal usul bebatuan yang digiling atau diproses harus di kroscek benar apakah batu batuan yang diproses berasal dari Galian C legal atau Ilegal. Pasalnya kalau asal bahan yang diproses dari barang Ilegal semua yang dihasilkan dari industri tersebut juga illegal dan melanggar hokum. Semoga media ini menjadi inspiratif penegakan hokum yang professional tanpa harus takut dengan ancaman dan intimidasi dari pihak manapun. Pungkas Moch Ansory, S.H.M.hum.

Tags : JombangPenggilingan Bodong

Leave a Response