close

Putra Pena

Virus Baru itu Dinamakan “Sinau Bareng” KJJT

MPP PASURUAN | Dakwah ‘Sinau Bareng’ yang diusung Komunitas Jurnalis Jawa Timur (KJJT) Pusat Surabaya, bak virus Covid dengan tingkat strain ganas dan transmisi cepat.

Sepekan disosialisasikan ke daerah, langsung terlahir kepengurusan perwakilan, yakni di Pasuruan Raya.

Tepat Sabtu 12 September 2020, di Cafe Rawra Stock Jalan Tapaan, Kelurahan Bugul Kidul, Kecamatan Punggungrejo, Kota Pasuruan, struktur pengurus terbentuk.

Selasa (15/9/2020) Ketua KJJT Pusat di Surabaya langsung mengapresiasi ghiroh jurnalis Pasuruan Raya yang cepat menangkap virus “Sinau Bareng” yang didakwahkan KJJT.

Sejumlah pengurus pun menghadiri rapat sekaligus “Sinau Bareng” yang digelar kali pertama pasca terbentuknya kepengurusan perwakilan KJJT di Pasuruan Raya tersebut.

Bertempat di Warung CT, di Jalan RA Kartini No 45 Kelurahan Bangilan, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Slamet Maulana- Ketua KJJT Pusat- bersama beberapa pengurus disambut pengurus baru Perwakilan Wilayah KJJT Pasuruan Raya (KJPR), Bahrul Ulum- Ketua, pengurus dan anggota.

Slamet Maulana biasa disapa Ade, mengaku sangat bersyukur kepada Allah SWT karena silaturahim para jurnalis terjalin di Pasuruan. Bahkan Pasuruan Raya diharapkan menjadi pilot project bagi terbentuknya KJJT di kota lain se Jawa Timur, bahkan se Indonesia.

“Terima kasih kepada Mas Bahrul Ulum, selamat juga atas terpilihnya menjadi motor penggerak dakwah jurnalis di Pasuruan Raya. Saya percaya bahwa Anda dipilih teman teman di sini karena dianggap akan mampu mempererat ikatan persatuan para jurnalis se wilayah ini agar saling menghormati, belajar bersama, dan menjunjung tinggi asas egalitarian dan anti diskriminasi,” ujarnya.

Ade mengingatkan bahwa tantangan jurnalis ke depan bukan semakin sedikit namun sebaliknya semakin kompleks.

“Untuk itu KJJT hadir. Dan harus menjadi jawaban, ibaratkan mata air di tengah gurun. Bagi yang mau belajar silakan hadir, tanpa malu dan sungkan. Semua jurnalis sama. Kita ikut KJJT niatnya harus mencari ilmu dan belajar,” ujarnya.

Adanya kejadian diskriminasi, stigma negatif wartawan di masyarakat, menjadi Pekerjaan Rumah (PR) KJJT untuk diselesaikan, sementara tidak satu pun lembaga yang meliriknya melakukan pembinaan.

Kenapa ? Karena mereka memandang jurnalis yang terstigma negatif “bodrek”, “Cuma Nanya Nanya” dan lain sebagainya adalah kompetitor atau lawan yang harus disingkirkan walau dengan seleksi alam.

“Tapi bagi KJJT tidak demikian. Semua kita rangkul. Tidak ada pengelompokan dan oligarki, tidak ada yang kuat di dunia jurnalistik. Kita semua sama. KJJT melihat ruang kosong itu,” ujarnya.

Selanjutnya KJJT akan memberikan program – program nyata berupa pendidikan kemampuan menulis dasar, menengah, advance atau sampai jurnalis handal.

“Di situlah ruang kosong itu, kita ambil. Risiko KJJT pasti ada. Kita jadi dicibir dan mungkin direndahkan. Tidak masalah. Prinsip kita harus kita pegang yakni biar kita dihina orang sebagai pribadi atau organisasi. Tapi jangan profesi kita. Jika profesi jurnalis dihina, kita akan lawan,” imbuh Ade.

Didampingi Yulianto, Henri Samosir dan Arief dari Sidoarjo, Ade menegaskan kembali bahwa KJJT untuk itu semua akan meng upgrading kemampuan jurnalis anggota KJJT.

“Kita dirikan kelas khusus, Lembaga Pendidikan atau Lemdik Jurnalistik KJJT di Surabaya. Atau di wilayah perwakilan. Kita sudah memiliki banyak dosen qualified,” sergahnya.

Kualifikasi dosen jurnalistik sekaligus pendiri KJJT adalah Noor Arief, editor DI’s Way. Dia adalah mantan editor Harian Pagi Memorandum, dan sekarang dosen komunikasi di Stikosa AWS Surabaya.

Lalu ada Abdul Muiz, pemegang beberapa penghargaan dari Jawa Pos. Jurnalis senior 30 tahun malang melintang di rimba jurnalis ini mantan produser JTV, dan Wartawan Jawa Pos.

Ada pula Isma Hakim Rahmat, jurnalis yang sudah 23 tahun tour of duty berbagai media dan terkini aktif sebagai Kabiro Nusadaily.com di Surabaya, ini bersama Afrizal, jurnalis dan pengajar di berbagai kelas ini disiapkan untuk mendidik anggota KJJT menjadi jurnalis handal dan siap mengikuti Uji Kompetensi Wartawan.

Dakwah Sinau Bareng Jurnalis dan Silaturahim bukan hal mudah. Untuk membiayai jalannya dan roda organisasi ini, KJJT masih mengandalkan iuran sukarela anggota dan pembina.

“Alhamdulillah kita memiliki pembina yang care. Tokoh masyarakat Jatim dan berpengaruh, yakni Abah Samsul, Abah Ali, Abah Yudi, Kiai, lalu pejabat baik Polri , ASN hingga TNI hingga pengusaha siap mendukung kita mendidik jurnalis anggota KJJT menjadi handal,” pungkas Ade.

Sinau bareng jurnalistik yang diusung KJJT seolah menjadi nutrisi baru bagi para jurnalis di Jawa Timur. Nutrisi itu siap mengisi otot saluran otak yang selama ini nyaris tak dialiri perhatian organisasi profesi yang telah ada.

Nutrisi “Sinau Bareng” KJJT Pusat Surabaya, seolah pula menjadi virus yang memiliki kekuatan transmisi atau penyebaran cepat, terbukti terbentuk di Pasuruan Raya.

Sementara itu, Bahrul Ulum, Ketua Perwakilan KJJT Pasuruan Raya, didampingi Moh Rois- Sekretaris, Puteri – Bendahara, Penasehat Abdul Majid dan Abdul Karim, mengaku sangat mendambakan organisasi yang menjunjung tinggi ilmu, seperti KJJT.

“Terima kasih bang Ade, dan pengurus KJJT yang hadir. Anggota di Pasuruan niatnya sinau bareng, belajar bersama anggota,” tukasnya.

Dia berharap KJJT Pasuruan Raya, akan bisa kompak, solid dan rukun. Bahkan menjadi kuat secara kapasitas diri.

“Saya, pengurus dan anggota siap merangkul semuanya tanpa tebang pilih agar KJJT lebih kuat secara organisasi,” imbuhnya.

Terakhir, dari kunjungan KJJT Pusat ke KJJT Pasuruan Raya, dihasilkan rumusan baru untuk juga merumuskan pemahaman etik jurnalis dan etik anggota dalam organisasi KJJT ke depan.(****)

read more

Aksi Demo Pemberhentian SEKDES Tulungrejo Blitar

MPP BLITAR | Pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 pukul 10.55 s.d 12.45 WIB bertempat di kantor Pemkab. Blitar Jl. Kusuma Bangsa No. 60 Kel/Kec. Kanigoro Kab. Blitar Akibat tindakan Kades Tulungrejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar yang diduga menerbitkan Surat Keputusan (SK) pemecatan Sekretaris Desa (Sekdes) tidak sesuai aturan, Bupati Blitar didemo oleh puluhan warga.

Jaka mengatakan aksi ini merupakan aspirasi dari adanya kebijakan seorang kades yang tidak prosedural dan tidak sesuai aturan. “Yaitu Kades Tulungrejo menerbitkan SK pemberhentian dengan tidak hormat, Sekdes yang diseleksi dan diangkat oleh Pemkab bukan pilihan warga desa,” kata Jaka.

Adapun alasan pemecatan Sekdes, Sulhendar diantaranya diduga memalsukan tandatangan Kades, tidak bisa bekerja proporsional dan profesional. Serta diberhentikan dengan tidak hormat, sejak 8 Juni 2020 lalu sesuai SK yang diterbitkan Kades Tulungrejo, Suwadi.

Berbagai upaya sudah dilakukan Sekdes Sulhendar, namun tidak membuahkan hasil. Maka dengan beberapa warga dan dibantu pendampingan hukum oleh LSM Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI), melakukan aksi menuntut Bupati Blitar mencabut atau membatalkan SK pemberhentian sekdes tersebut.

“Karena tidak prosedural dan tidak sesuai aturan, sementara kades diangkat oleh bupati dan bisa merusak citra kepala daerah,” tandasnya.

Diungkapkan Jaka prosedural yang dimaksud yaitu laporan terhadap pejabat pembina yaitu camat, tahap peringatan, sampai sanksi pemberhentian. Termasuk konsideran dasar aturan yang digunakan juga tidak sesuai, sehingga SK tersebut cacat hukum.

“Karena cacat hukum, maka harus dicabut atau dibatalkan. Bupati harus tegas, karena Kades diangkat oleh bupati dan harus mematuhi aturan yang ada,” teriak Jaka dalam orasinya.

Dengan pengamanan dari personel Polres Blitar dan Polsek Kanigoro, aksi berjalan damai. Selanjutnya 5 orang perwakilan aksi diundang masuk ditemui pihak Pemkab Blitar.

Perwakilan aksi diterima berdialog oleh pihak Pemkab Blitar, yaitu Kepala Inspektorat Achmad Lazim, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dindamade) Mujianto, Kepala Bakesbangpol Dicky Cubandono dan dari Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, Endar Soeparno.

Setelah mendengar aspirasi warga, Mujianto menyampaikan bahwa tim dari Pemkab Blitar yakni Inspektorat, Bakesbangpol, Bagian Hukum, Dindamade dan Camat Gandusari sudah melakukan langkah-langkah terkait SK pemberhentian Sekdes Tulungrejo tersebut.
“Kami sudah mempelajari dan berkoordinasi dengan pihak terkait, kesimpulannya memang SK tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada dan direkomendasikan agar ditinjau ulang,” kata Mujianto.

Salah satu hal mendasar terkait pemberhentian perangkat desa, meskipun itu wewenang kades tetap harus mengacu pada aturan yang ada yaitu mulai UU, PP, Perda dan Perbup. “Diantaranya rekomendasi dari camat, kenyataanya camat tidak pernah diajak koordinasi dan dimintai rekomendasi,” beber Mujian yang diakui Camat Gandusari, Bambang yang juga hadir dalam dialog tersebut.

Kesimpulan dari dialog tersebut, SK yang diterbitkan Kades Tulungrejo Suwadi tidak sesuai aturan dan minta ditinjau ulang. Bahkan surat tanggapan dari camat, tidak direspon oleh kades.

Pada pukul 12.45 WIB seluruh rangkaian kegiatan aksi unjuk rasa selesai, selama kegiatan berjalan dengan lancar dan aman” ungkap (wednes dan bram)

read more
1 2 3 8
Page 1 of 8