close

OPINI

Peringatan : Menghalangi Kerja Jurnalis, Dibui. Ketua Umum PJI Kecewa Vonis Penyiksa Jurnalis Nurhadi “Banci”

Penulis:

Hartanto Boechori

Ketua Umum PJI (Persatuan Jurnalis Indonesia)

Sumber : Humas PJI (Persatuan Jurnalis Indonesia)

Pasal 4 ayat (2) UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers ( UU Pers ) mengamanatkan, “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.”  Dan pasal 4 ayat (3), “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.”

Sedangkan pasal 18 ayat (1) mengamanatkan, “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dalam persidangan yang dilaksanakan di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu 12/1/2021, Majelis Hakim memutus dua terdakwa Polisi pemersekusi jurnalis Nurhadi, Bripka Purwanto dan Brigadir Muhammad Firman Subkhi dihukum 10 bulan penjara dan membayar sejumlah uang. Keduanya diputus bersalah melanggar pasal 18 ayat (1) UU Pers.

Bripka Purwanto dan Brigadir Muhammad Firman Subkhi didakwa menyekap dan menganiaya Nurhadi saat menjalankan kerja jurnalistik di Surabaya. Saat Nurhadi akan meminta konfirmasi mantan Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji yang terlibat kasus suap pajak, Nurhadi dipiting dan dipukuli oleh Purwanto, Firman Subkhi dan kawan-kawan. Vonis hukuman kurungan ini menjadi peringatan/penegasan/pelajaran bagi semua pihak agar tidak sembarangan menghalangi kerja jurnalis.

Namun di sisi lain menyisakan kekecewaan dan mencederai rasa keadilan bagi dunia Pers Nasional. Sebelumnya JPU (Jaksa Penuntut Umum) menuntut hukuman 1 tahun 6 bulan penjara, namun Majelis Hakim memutus 10 bulan penjara. Tidak sampai 2/3 tuntutan JPU. Itupun tanpa perintah memasukkan terpidana ke dalam tahanan/penjara.

Saya mengistilahkan vonis hukuman seperti itu, “Vonis Banci” atau “setengah-setengah”. Majelis Hakim memutus dua Terdakwa bersalah dan “menghukum, namun faktanya masih memberi kesempatan terpidana untuk “menghirup udara segar” alias bebas, tidak perlu menjalani hukuman penjara. Penilaian saya, Majelis Hakim tidak cukup serius mengadili dan memutus perkara itu.

Apapun putusan Majelis memang tidak dapat disalahkan oleh siapapun terkecuali dikoreksi oleh putusan persidangan di atasnya. Sebenarnya saya hanya berharap Majelis Hakim memutus dengan adil. Terlebih terdakwanya 2 oknum Polisi aktif yang seharusnya menjadi pengayom masyarakat ternasuk jurnalis, malah memperkusi jurnalis yang sedang melaksanakan tugas jurnalistik dengan benar. Tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan dalam perkara inipun juga tidak tersentuh.

Dengan diputus bersalah menghalangi kerja jurnalis yang melakukan tugasnya dengan benar, berarti 2 oknum Polisi itu juga melecehkan Kapolri. Kapolri dan Ketua Dewan Pers telah menanda-tangani Nota Kesepahaman yang pada intinya saling menghargai kerja jurnalis dan Polri.

Menjadikan saya lebih miris bila infornasi yang saya dapat benar, 2 tersangka/terdakwa oknum Polisi berstatus tahanan kota. Saya berharap info ini salah, karena bila benar, maka dapat diduga terjadi “Sandiwara Hukum/Keadilan”. Sampai putusan berkekuatan hukum tetap  (inkracht  van  gewijsde), terpidana tidak menjalani hukuman penjara.

Untuk upaya maksimal menegakkan keadilan bagi pers Nasional, DPP PJI  mengirim surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim agar memerintahkan anggotanya melakukan upaya hukum banding atau kasasi secara serius dan JPU bersungguh-sungguh melakukan upaya hukum.

read more

PETAKA : Seharusnya Kita Bersatu Antara Media dan LSM

MPP BANYUWANGI | Ketua Pergerakan Wartawan Reinkarnasi ( PETAKA ) Banyuwangi memberikan apresiasi kepada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lamongan yang berhasil menangkap dan menaikan status sebagai tersangka kepada seorang oknum yang mengaku sebagai Sekertaris Jenderal (sekjen) dari Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Rakyat Merdeka Gerakan Anti Korupsi (LSM LARM-GAK) yang di duga telah melakukan kekerasan terhadap salah satu wartawan media Cyber Biro Lamongan. Jumat (24/09/2021)

Ketua Petaka, Nanang Slamet, Mengungkapkan, Dirinya sangat bangga atas kerja keras Satreskrim Polres lamongan karena telah menaikan status Menjadi tersangka terhadap BA seorang oknum yang mengaku sebagai Sekertaris Jendral (sekjen) dari LSM LARM-GAK yang masih buron sedangkan R sudah resmi di tahan sejak seminggu terakhir.

“saya memberikan apresiasi kepada POLRI khususnya kepada Satreskrim Polres Lamongan yang berani bertindak tegas menaikan status tersangka terhadap seorang Oknum LSM yang diduga melakukan kekerasan terhadap Wartawan Media Cyber Biro lamongan”katanya.

dia berharap, Insial AB segera bisa di tangkap dan di proses sesuai hukum dan bisa membuat mereka merasa jera karena atas perbuatanya tersebut.

“semoga polisi segera secepatnya berhasil menangkap AB” pinta Nanang

Menurut Ketua Petaka, Semestinya LSM Dan Media Harus Bersinergi Untuk Menjalankan tugas di lapangan sebagai kontrol sosial bukan saling main pukul atau saling lapor demi mementingkan diri sendiri bahkan untuk memperkaya diri sendiri menjadi Baking seorang oknum yang melakukan perbuatan melawan hukum.

“LSM, Media terlebih lagi pengacara itu mesti harus Bersatu, dengan demikian kita akan menjadi kuat “pintanya.

masih kata Nanang, Dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, wartawan/jurnalis dilindungi oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers).

“apalagi sampai memukul atau membunuh wartawan, perbuatan itu sangat mencederai demokrasi di indonesia”cetusnya.

Nanang menambahkan, UU Pers mengatur, wartawan tidak boleh dihalang-halangi oleh siapa pun saat menjalankan tugas, samalah dengan penyidik,” tegasnya

Sebagai informasi, ketentuan Pasal 4 UU Pers menjamin kemerdekaan pers, dan pers nasional memiliki hak mencari, memperoleh dan menyebar luaskan gagasan dan informasi.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 8 UU Pers menyatakan, dalam menjalankan profesinya jurnalis mendapat perlindungan hukum. Karenanya, tindak kekerasan dan intimidasi oknum LSM terhadap wartawan melanggar UU Pers.

UU Pers juga mengatur sanksi bagi mereka yang menghalang-halangi tugas jurnalistik wartawan. Pasal 18 UU Pers Berbunyi Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berkaitan menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.”.

Penulis | Solikin.

read more

DEFINISI, CIRI-CIRI DAN FUNGSI DARI SURAT DAKWAAN JPU.

Iskandar Laka, S.H,. M.H.

Oleh:

Iskandar Laka, S.H., M.H.

Penasehat Hukum PRN dan Dosen FH Uniyos Sby.

Surat dakwaan merupakan Acuan dasar didalam persidangan perkara pidana, apa definisi dan ciri-ciri Surat dakwaan itu serta apa saja fungsi nya?

Berikut uraiannya;

Dalam KUHAP tidak disebutkan pengertian surat dakwaan. Namun, terhadap ciri-ciri surat dakwaan beserta pihak yang berwenang membuatnya tetap disebutkan. Seperti di dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP

Apa Itu Surat Dakwaan. Secara ringkas surat dakwaan dapat diartikan sebagai surat atau akta yang di dalamnya memuat perumusan atau kesimpulan dari hasil pemeriksaan penyidik yang kemudian dihubungkan dengan pasal tindak pidana yang didakwakan “ kepada terdakwa “.

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.

Tanpa adanya surat dakwaan, penyidikan tentang suatu tindak pidana tidak dapat diperiksa dan diputus oleh hakim di pengadilan.

Ciri-ciri surat dakwaan, yaitu :

“Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

  1. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka:
  2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu (Tempus Delicty) dan tempat (Locus Delicty) tindak pidana itu dilakukan.

Fungsi Surat Dakwaan

Surat dakwaan memiliki 3 (tiga) fungsi utama yaitu :

  1. Fungsi bagi Jaksa Penuntut Umum
  2. Fungsi bagi Terdakwa/Penasihat Hukum.
  3. Fungsi bagi Hakim.

Fungsi Surat Dakwaan Bagi Jaksa Penuntut Umum yaitu;

  1. Sebagai dasar mengajukan dan mengungkapkan pembuktian.
  2. Sebagai dasar dalam menyusun surat tuntutan pidana.
  3. Sebagai dasar dalam menyusun replik.
  4. Sebagai dasar alasan mengajukan upaya hukum.

Fungsi Surat Dakwaan bagi Terdakwa/Penasihat Hukum

  1. Sebagai dasar melakukan dan menyusun Eksepsi
  2. Sebagai dasar melakukan dan menyusun pembelaan.
  3. Sebagai dasar mengajukan upaya hukum.

Fungsi Surat Dakwaan Bagi Hakim yaitu;

a). Sebagai dasar dan batas melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan.

b). Sebagai dasar mengambil atau menjatuhkan putusan.

Demikian Uraian  singkat kami diruang OH PRN kali mengenai definisi, ciri-ciri dan fungsi surat dakwan JPU terhadap tersangka/terdakwa didalam sidang perkara pidana, Semoga memberi pencerahan dan membawa manfaat bagi pembaca setia PRN. Bersambung…..

read more

Inilah Perbedaan Antara Suap, Pungli, dan Gratifikasi.

Iskandar Laka, S.H,. M.H.

Oleh:

Iskandar Laka, S.H., M.H.

Ketua LBH ILSAM dan Penasehat Hukum PRN.

 

Berikut adalah penjelasan sederhana mengenai perbedaan ketiga istilah tersebut diatas :

(1). Suap terjadi apabila pengguna jasa secara aktif menawarkan imbalan kepada petugas layanan dengan maksud agar tujuannya lebih cepat tercapai, walau melanggar prosedur.

(2). Pemerasan terjadi apabila petugas layanan secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna layanan dengan maksud agar dapat membantu mempercepat tercapainya tujuan si pengguna jasa, walau melanggar prosedur.

(3). Gratifikasi terjadi apabila pihak pengguna layanan memberikan sesuatu kepada pemberi layanan tanpa adanya penawaran, transaksi atau deal untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Biasanya hanya memberikan tanpa ada maksud apapun.

Dalam kasus suap dan pemerasan, terdapat kata kunci, yaitu adanya transaksi atau deal di antara kedua belah pihak sebelum kasus terjadi, sedangkan dalam kasus gratifikasi tidak ada.

Gratifikasi lebih sering dimaksudkan agar pihak petugas layanan umum maupun khusus dapat tersentuh hatinya, agar di kemudian hari dapat mempermudah tujuan pihak pengguna jasa, namun hal tersebut tidak diungkapkan pada saat pemberian terjadi. Istilah ini dapat disebut dengan “tanam budi” (atensi) si pengguna jasa kepada pemberi layanan.

Perbedaan antara suap dan pungutan liar/ pemerasan adalah sebagai beikut : Bila dalam konstruksi hukum penyuapan, pemberi suap adalah pelaku utama atau pelaku turut serta aksi tindak pidana korupsi/kolusi, sedangkan dalam konsepsi pungli, pemberi pungli hanyalah korban, sehingga bila pemberi pungli sekalipun telah memberi sejumlah dana pada aparatur negara (pelayan publik), dirinya tak dapat dikriminalisasi, justru dapat menjadi pelapor (whistleblower) terhadap pemerasan yang terjadi padanya.

Demikian sajian uraian singkat kami diruang OH PRN mengenai tiga istilah yang tersebut diatas, semoga memberikan tambahan ilmu dan bermanfaat untuk kita bisa menghindarkan diri dari tindakan yg melanggar hukum.

read more

BEGINILAH PERBEDAAN ANTARA WANPRESTASI DAN PENIPUAN

Iskandar Laka, S.H,. M.H.

Oleh:

Iskandar Laka, S.H., M.H.

Dosen FH Uniyos dan Penasehat Hukum putrapena.com

Wanprestasi adalah; pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi karena para pihak ingkar janji atau lalai untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dan/atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tersebut tidak boleh dilakukan.

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPer yang berbunyi: “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya”.

Apakah saudara bingung membedakan antara wanprestasi dan penipuan? Memang keduanya hampir mirip, tapi meskipun hampir mirip, wanprestasi dan penipuan adalah dua hal yang sangat berbeda, berikut ini kami coba konkritkan perbedaan antara keduanya;

Unsur-unsur Wanprestasi antara lain;

  1. Tidak melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan
  2. Melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan
  3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat
  4. Melakukan sesuatu yang seharusn ya tidak boleh dilakukan.

Unsur-unsur Penipuan antara lain;

  1. Dengan maksud untuk menguntung kan diri sendiri secara melawan hukum
  2. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang
  3. Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan).

Perbedaannya ada Pada Niat;

Perbedaan yang paling mendasar antara wanprestasi dan penipuan terletak pada niat baik para pihak, dalam wanprestasi para pihak memiliki niat baik karena sejak awal sudah termotivasi untuk kerjasama dan dibuat dalam bentuk perjanjian.

Sedangkan;

Dalam penipuan, sejak awal sudah dilandasi niat buruk atau jahat, dalam rangka untuk memperoleh keuntungan yang dilakukan dengan tipu daya seolah-olah benar atau secara melawan hukum sehingga membuat orang lain mengalami kerugian.

Bila sudah terjadi wanprestasi maka pihak yang tidak memenuhi prestasi harus diperingatkan/ditegur untuk memenuhi kewajibannya sesuai isi perjanjian dengan istilah kerennya yaitu; “Somasi” Setiap perjanjian yang dibuat berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang menyepakatinya.

Hal ini sesuai dengan asas “Pacta Sun Servanda” Oleh karenanya, tidak ada alasan bagi para pihak untuk tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.

Namun, seringkali tidak terpenuhinya isi perjanjian dengan baik sehingga membuka ruang sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Maka upaya yang bisa dilakukan yaitu somasi;

somasi adalah sarana untuk memberikan teguran terhadap pihak yang melakukan wanprestasi.

Catatan penting yang perlu di ingat; Bila terjadi keadaan lalai maka ini merupakan peristiwa yang penting dan membawa akibat hukum yang besar. Untuk menyatakan debitur dalam keadaan lalai tentunya ada beberapa hal yang harus dicermati.

Berikut ini adalah poin penting yang harus diperhatikan dalam penyampaian somasi.

Menyampaikan Latar Belakang dan Fakta Hukum dalam materi Somasi untuk Menentukan permasalahan dan menyampaikan fakta dalam somasi adalah hal penting. Menyatakan suatu pernyataan dalam somasi harus berdasarkan fakta yang terjadi. Fakta adalah hal yang sangat penting untuk menentukan tujuan dari dikirimkannya somasi.

Somasi Harus Berisi Teguran atau Perintah sebab Somasi harus menyatakan adanya suatu perbuatan ingkar janji dan teguran atau perintah untuk melaksanakan perjanjian, meminta ganti rugi atau mengakhiri suatu perjanjian. Konsekuensinya, surat yang tidak berisi teguran atau perintah bukan merupakan merupakan somasi.

Permintaan didalam somasi harus jelas ada beberapa hal yang dapat dimintakan dalam somasi yakni membayar suatu kerugian, menjalankan perjanjian dan atau mengakhiri perjanjian. Tentunya setiap permintaan tersebut harus disertai alasan yang tepat sebagai rasio atas permintaan dalam somasi.

Yang tidak kalah penting adalah harus memberi tenggang waktu yang patut, agar pihak yang disomasi dapat memenuhi permintaan somasi.

“Pada prinsipnya, somasi harus didasarkan pada hubungan hukum antara para pihak.

Baik yang lahir dari perjanjian maupun dari undang-undang.”

“Pada prinsipnya, somasi harus didasarkan pada hubungan hukum antara para pihak. Baik yang lahir dari perjanjian maupun dari undang-undang.” Selain itu;

Dalam hal penanganan perkara, untuk wanprestasi dilakukan gugatan ke pengadilan negeri dengan mengajukan tuntutan ganti kerugian, sedangkan dalam penipuan harus diajukan laporan dugaan tindak pidana penipuan ke kepolisian.

Penerapan somasi dalam praktek hukum, tidak hanya terbatas dalam perkara ingkar janji (wanprestasi) saja, namun sering juga diterapkan dalam perkara dalam bentuk perbuatan melawan hukum (PMH) ataupun dalam kasus-kasus pidana terutama penipuan dan/atau penggelapan, dan lain-lain.

Demikian Definisi perbedaan antara Wanprestasi dan Penipuan yang kami sajikan diruang OH PRN kali ini semoga bermanfaat.

Edisi Bersambung ke pembahasan PMH….

read more

INILAH PERBEDAAN ANTARA MoU & PERJANJIAN

Iskandar Laka, S.H,. M.H.

Oleh:

Iskandar Laka, S.H., M.H.

Dosen FH Uniyos dan Penasehat Hukum PRN.

 

Ketika ingin melakukan kerja sama dengan rekan bisnis, kita mungkin akan diberikan suatu dokumen yang namanya Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman yang lebih dikenal dengan (MoU).

Pada umumnya, kedua belah pihak akan membuat dokumen berupa MoU serta perjanjian yang akan mengatur tentang mekanisme kerja sama sebelum kerja sama tersebut dilakukan.

Namun, apakah MoU dan perjanjian memiliki fungsi dan kekuatan hukum yang sama? Apa perbedaan di antara keduanya?

Apa Itu yang dimaksud dengan MoU ?

MoU atau Nota Kesepahaman merupakan dokumen yang digunakan sebagai pendahuluan dalam suatu perjanjian yang fungsinya hanya sebagai penegasan bahwa para pihak serius menjalin kerja sama atau bisa disebut juga sebagai “Tanda Jadi” antara para pihak yang akan melakukan kerja sama.

Sederhananya begini…

MoU adalah tahapan Pra Kontrak yang isinya hanya menjelaskan mengenai hal yang bersifat pokok dan Umum saja, sehingga tidak ada Hak dan Kewajiban serta akibat hukum yang timbul dari MoU tersebut.

Selain itu, tidak terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak karena MoU hanya berfungsi sebagai landasan bagi para pihak untuk membuat perjanjian pokok.

Pada praktiknya, MoU seringkali digunakan untuk kerja sama yang bernilai cukup besar dan kompleks, sehingga para pihak merasa perlu membuat MoU sebagai “tanda jadi” dan menghindari adanya pembatalan dari salah satu pihak

Lalu apa bedanya antara MoU dan Perjanjian?

Tentunya berbeda;

Perjanjian

Berbeda dengan MoU, kedudukan perjanjian dalam hukum yang berlaku di Indonesia diakui secara jelas dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Perjanjian diartikan sebagai peristiwa di mana salah satu pihak yang merupakan subjek hukum berjanji kepada pihak lainnya atau kedua belah pihak saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Dalam membuat perjanjian, terdapat beberapa persyaratan berdasarkan KUHPer yang wajib dipenuhi agar perjanjian tersebut dianggap berlaku secara sah dan mengikat para pihak.

Syarat-syarat tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUHPer sebagai berikut:

  1. Adanya kesepakatan antara para pihak.
  2. Kecakapan para pihak.
  3. Hal tertentu sebagai objek perjanjian.
  4. Suatu sebab yang halal.

Jika seluruh persyaratan di atas telah terpenuhi, maka perjanjian dapat dianggap sah dan mengikat para pihak. Sehingga perjanjian tersebut akan berlaku sebagai undang-undang yang harus dipatuhi bagi para pihak.

Sedangkan…. perjanjian itu mengikat para pihak, masih ingat kan dengan asas “Pacta Sunt Servanda” yang menyebut Perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang menyepakatinya, sehingga para pihak tidak dapat menarik diri dari perjanjian yang sudah disepakati semudah menarik diri dari MoU, kecuali jika perjanjian tersebut telah selesai dan para pihak telah menyelesaikan kewajibannya.

Jika Secara Umum…MoU itu tidak mengikat para pihak, sehingga para pihak bisa saja menarik diri dan membatalkan MoU tersebut secara sepihak tanpa ada akibat hukum apapun.

MoU itu bersifat sederhana dan hanya mengatur hal yang sifatnya umum, luas dan tidak mendetail dan hanya terbatas pada rencana saja.

Sedangkan…Perjanjian Bersifat Detail Dan Spesifik

Perjanjian itu bersifat Spesifik dan detail sehingga hal yang diatur menjadi lebih jelas dan terperinci, mulai dari definisi, hak dan kewajiban para pihak, akibat hukum, sampai dengan berakhirnya perjanjian semuanya diatur secara detail.

Mengenai kekuatan hukum, pada dasarnya, MoU dibuat hanya sebagai persetujuan pendahuluan antara para pihak sebelum kerja sama dilakukan.

Sehingga, MoU tidak mengikat selayaknya perjanjian.

Dalam prakteknya masih terjadi banyak kesalahan dalam penggunaan MoU. Sering terjadi dimana suatu MoU ternyata mencantumkan hak dan kewajiban serta akibat hukum ketika kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Jika hal tersebut terjadi, maka MoU tersebut bukanlah suatu perjanjian pendahuluan sebagaimana tujuan dari MoU itu sendiri, melainkan suatu perjanjian pokok yang mengikat para pihak.

Kesimpulannya, MoU dan perjanjian itu jelas beda, Bagi para pembaca setia OH PRN dapat kiranya kali ini sudah dapat membedakan antara MoU dan Perjanjian.

Semoga ini bermanfaat dan menambah wawasan hukum kita. Demikian, Terima Kasih.

read more