close

Dana Bencana

Parah… Pejabat PUPR Embat Dana Bencana Palu

Hukum mati adalah ganjaran yang tepat untuk koruptor dana bencana.

PUTRAPENA, Jakarta – Rupanya para ‘tikus berdasi’ seolah gelap mata jika melihat tumpukan uang bernilai jutaan Rupiah. Meski uang tersebut merupakan dana untuk kemanusiaan, lebih tepatnya dana bagi korban pasca bencana alam. Naudhzubilah hibindali

Setelah kasus Anggota DPRD Kota Mataram dari Partai Golkar berinisial HM menilep dana kemanusiaan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang terdampak bencana gempa bumi Lombok, kini giliran pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa waktu silam, menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kementerian PUPR. Dari OTT tersebut, tidak tanggung-tanggung, tim KPK mengamankan total 22 orang.

Selain pejabat di Kementerian PUPR, KPK mengamankan pejabat pembuat komitmen (PPK) hingga pihak swasta. KPK menemukan dugaan akan terjadi transaksi suap terkait proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kementerian PUPR atau disebut juga korupsi dana bencana.

KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Rinciannya, empat orang diduga sebagai pemberi dan empat orang diduga sebagai penerima.

Empat tersangka terduga pemberi suap diantaranya Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE), Budi Suharto, Direktur PT WKE, Lily Sundarsih, Dua Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP), Irene Irma dan Yuliana Enganita Dibyo.

Sedangkan empat tersangka yang diduga sebagai penerima suap yaitu Kepala Satuan Kerja Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Strategis Lampung, Anggiat Partunggul Nahat Simaremare, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Katulampa, Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat, Teuku Moch Nazar, dan PPK SPAM Toba 1, Donny Sofyan Arifin.

Selain delapan tersangka, KPK mengamankan staf di Satuan Kerja SPAM DWA, Bendahara Satuan Kerja SPAM Strategis ABU, Direktur PT WKE UWH, Staf Bendahara Satuan Kena SPAM Strategis Wik, Sekretaris Kepala Satuan Kerja SPAM SPP, PPK SPAM Strategis D.

Kemudian, sopir Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis SU, Direktur PT WKE AD, PPK SPAM Strategis T, Direktur PT WKE YHS, Direktur PT WKE A, Direktur PT WKE D, dan Waso yang merupakan sopir dari Irene Irma.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menjelaskan, Anggiat, Meina, Nazar, dan Donny diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait dengan proyek pembangunan SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3, Lampung, Toba 1, dan Katulampa.

Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa High Density Polyethylene (HDPE) di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Lelang diduga diatur sedemikian rupa agar dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP. PT WKE diatur untuk mengerjakan proyek bernilai di atas Rp 50 miliar, PT TSP diatur untuk mengerjakan proyek bernilai di bawah Rp 20 miliar.

Tahun anggaran 2017-2018, kedua perusahaan ini memenangkan 12 paket proyek dengan total nilai Rp 429 miliar.

Proyek terbesar adalah pembangunan SPAM Kota Bandar Lampung dengan nilai Rp 210 miliar. PT WKE dan PT TSP diminta memberikan fee 10 persen dari nilai proyek. Fee tersebut kemudian dibagi 7 persen untuk Kepala Satker dan 3 persen untuk PPK.

Saut memaparkan, keempat tersangka terduga penerima diduga mendapatkan uang dengan kisaran jumlah bervariasi terkait kepengurusan proyek-proyek tersebut. Mereka menerima masing-masing, ARE (Anggiat) Rp 350 juta dan 5.000 dollar Amerika Serikat (AS) untuk pembangunan SPAM Lampung. Rp 500 juta untuk pembangunan SPAM Umbulan 3, Pasuruan.

Sementara, Meina diduga menerima suap sebesar Rp 1,42 miliar dan 22.100 dollar Singapura untuk pembangunan SPAM Katulampa. Nazar diduga menerima suap senilai Rp 2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. Kemudian, Donny diduga menerima Rp 170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1.

Dari OTT tersebut KPK menyita barang bukti uang dalam tiga pecahan mata uang sebesar 3.200 dolar AS, 23.100 dolar Singapura, dan Rp3,9 miliar, serta menangkap 20 orang terkait proyek SPAM Ditjen Cipta Karya tahun 2018 di sejumlah daerah.

Total barang bukti yang diamankan dalam OTT tersebut terdiri dari uang pecahan rupiah, dollar AS dan Singapura. Besarnya, Rp 3.369.531.000, Sing$23.100 dan USA$3.200.

Dalam kasus ini, KPK mengecam keras korupsi yang dilakukan pejabat Kementerian PUPR yang berkaitan dengan proyek SPAM untuk wilayah yang sempat ditimpa bencana, seperti Donggala, Palu yang terkena tsunami pada akhir September 2018 silam.

“KPK mengecam keras dan sangat prihatin karena dugaan suap ini salah satunya terkait proyek pembangunan sistem penyediaan air minum di daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah yang baru saja terkena bencana tsunami September lalu,” ujar Saut, seperti dilansir nusantara.news

Hukuman apa yang pantas diterapkan bagi pelaku korupsi dana bencana?

Sejauh ini KPK masih mempelajari kasus dugaan suap sejumlah proyek pembangunan SPAM untuk korban bencana alam tersebut. Namun, jika merujuk pada Pasal 2, maka penerapan hukuman mati layak dijatuhkan pada pelaku.

“Kami lihat dulu nanti apa dia (pelaku) masuk kategori Pasal 2 korupsi pada bencana alam yang menyengsarakan hidup orang banyak itu. Kalau menurut penjelasan di Pasal 2 itu memang kan bisa dihukum mati, kalau dia korupsi pada bencana yang menyengsarakan orang banyak, nanti kami pelajari dulu,” kata Saut.

Sanksi pidana mati diatur bagi pelaku korupsi dana kemanusiaan diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor yang diubah dan diperbarui dengan UU  No. 20 tahun 2001 tentang Tipikor.

Pasal 2 ayat 1 berbunyi: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 2 ayat 2 berbunyi: Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Hukuman Mati! Apakah tepat untuk ‘maling’ dana bencana?

Kendati pada faktanya ada pasal tersebut, namun dalam kenyataannya sulit diterapkan. Berkaca ke kasus-kasus korupsi dana bencana di masa lalu, tidak ada yang menerapkan pasal tersebut.

Rasanya sulit untuk menetapkan hukuman mati bagi pelaku korupsi dana bencana. Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani setiap perkara korupsi dana bencana tidak pernah menuntut pelakunya dengan tuntutan pidana mati. Padahal untuk memberi efek jera, jaksa maupun hakim bisa saja mempertimbangkan pidana mati.

Memang hukuman mati dianggap bertentangan dengan HAM sebagaimana diatur dalam konstitusi dan UUD 1945. Namun soal bertentangan dengan HAM ini juga masih terjadi perdebatan, yaitu tafsir hak hidup untuk tidak diberlakukan pencabutan nyawa sewenang wenang. Artinya, jika kematian didasarkan pada hukuman yang secara resmi diputuskan oleh pengadilan atas dasar perbuatan yang dilakukan.

Inilah yang membuat hukuman mati pelaku korupsi dana bencana sulit diterapkan. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menyebut, hukuman mati bagi koruptor dana bencana khususnya korupsi di Kementerian PUPR terkait proyek SPAM, sebenarnya sudah tepat dan benar.

Berdasarkan hukum positif, UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor), korupsi dalam keadaan tertentu diancam dengan hukuman mati, yaitu korupsi yang dilakukan terhadap dana bencana alam dan korupsi pada waktu perang.

“(sayangnya) hukuman mati dianggap bertentangan dengan HAM sebagaimana diatur dalam konstitusi / UUD kita. Karena itu, mungkin belum ada koruptor yang dihukum mati,” ujar Fickar kepada jurnalis, waktu itu.

Tetapi yang pasti hukuman mati di Indonesia masih merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu UU Tipikor, Tindak pidana pembunuhan berencana KUHP, UU Narkotika, UU Tenaga atom, UU Terorisme, UU Pengadilan HAM, dan sebagainya.

Tapi, entah kapan penerapan hukuman mati bagi koruptor dapat dilaksanakan. Indonesia belum akan dan bisa menerapkan hukuman mati bagi para koruptor, mengingat komitmen pemerintah masih rendah dalam penegakan hukum, pun aparat penegak hukum masih setengah hati dalam menindak para koruptor. (red)

read more