close

Hukum

Catatan Redaksi; Pelaksanaan Hukum Cambuk Nangreo Aceh Darussalam Jadi Trending Topik Media Asing di Google News

Image: kejari-bandaaceh.go.id

MPP INDONESIA | Hukum cambuk Provinsi Nangreo Aceh Darussalam (NAD) jadi trending topik pemberitaan media asing di Google News baru-baru ini jumat (29/01/2021).

Tampak dari beberapa pemberitaan media online ada yang sekedar publish ada pula yang mengabarkan dengan nada miring sesuai dengan latar belakang, focus, and scope media online bersangkutan saat merilis berita.

Dalam penelusuran pranala kami temukan beberapa diantara seperti theguardian.com yang menyampaikan kabar tentang pelaksanaan hukum cambuk dari sisi pemberlakuan secara faktual meskipun tiga paragraf terakhir pemberitaan terdapat statement kurang memperhatikan budaya Indonesia terkait pelaksanaan hukum cambuk di NAD.

Contohnya seperti berikut “Presiden Indonesia, Joko Widodo gagal menghentikan pelecehan semacam itu”, sorotnya atas pernyataan Phil Robertson wakil direktur Human Righ Eatch devisi Asia Jumat (29/01/2021) 05.56 GMT waktu setempat, lihat link disini.

Berbeda dengan yang lain media yang satu ini sebut saja bendigoadvertiser.com.au, lebih transparan dalam rilis berita dengan memperhatikan kearifan lokal meskipun ada sedikit catatan.

Misalnya dua paragraf terakhit menuliskan “Hukum cambuk juga merupakan hukuman bagi perzinahan, perjudian, minum minuman keras dan bagi wanita yang memakai pakaian ketat dan pria yang melewatkan shalat Jumat”, tulisnya (28/01/2021) 23:10 waktu setempat, secara lengkap lihat link aslinya disini.

Selain dua media tersebut masih banyak lagi yang lain menyorot pelaksanaan hukum cambuk di Nangreo Aceh Darrussalam sebagai bagian dari Privinsi di Indonesia, dengan pola dan nada berita yang berbeda menyesuaikan visi dan misi dari sejumlah mass media yang bersangkutan.

Ahmad Syafii, M.Pd.I peneliti dan kolumnis media online mengatakan, “Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan bersuku-suku ini memiliki budaya yang beragam sebagai kearifan lokal”, katanya.

Lebiha lanjut Syafii mengatakan “dengan mengakomodir kearifan lokal Indonesia memperhatikan keberagaman dan keberagamaan sesuai sembayan bangsa, Bhineka Tunggal Ika”, sambungnya.

“Karena Indonesia sebuah bangsa yang berdaulat otomatis tidak ada keharusan untuk mengikuti kehendak bangsa lain, hal ini juga berlaku untuk Aceh”, lanjutnya. (red).

read more