close

Manipulasi Data

Manipulasi LPJ Tahun 2019 Kades Bangun Mengaku Anggota DPW LSM

MPP Mojokerto | Setelah beberapa kali disoroti oleh Inspektorat, Desa Bangun, kecamatan Pungging, kabupaten Mojokerto memanipulasi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tahun anggaran 2019. Terkuak setelah oknum perangkat dipaksa menandatangani berkas terkait revisi LPJ yang tidak diketahuinya. Kapada wartawan Kades mengaku sebagai anggota DPW Lira Jatim. Selasa, 17/11/2020.

Dalam catatan putrapena.com, sedikitnya Inspektorat telah 2 kali turun ke desa Bangun menyoroti LPJ yang bermasalah. Kali pertama pada petengahan tahun 2020. Dari informasi yang dihimpun dilapangan, ditemukan kejanggalan pada beberapa proyek pada tahun 2019. Salah satunya proyek Posyandu.

Kali dua Inspektorat masih menyoroti proyek yang sama. Pada tanggal 4-5 November 2020, kembali inspektorat mendatangi desa Bangun. Selang beberapa hari setelah kedatangan Instansi pengawas ini, Kaur Pemerintahan dipaksa untuk menandatangani LPJ revisi yang akan diserahkan ke Inspektorat.

Kepada putrapena.com, oknum perangkat menyampaikan bahwa dirinya tak kurang akal. Kaur Pembangunan ini meminta Bendahara dan Kepala Desa membuat surat pernyataan sebagai syarat tanda tangan. Isi surat penyataan tak lain menyatakan bahwa tanda tangan yang dibubuhkannya di LPJ adalah perintah dari petinggi desa dan materinya sendiri dibuat oleh petinggi desa.

“Saya dipaksa menandatangani beberapa berkas terkait pembukuan tahun 2019, awalnya saya tidak mau sebab semua itu tidak saya ketahui, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa sebab saya merasa di intimidasi oleh Kades, untuk itu saya minta mereka membuat pernyataan” ucap oknum perangkat.

Adapun cuplikan redaksi pernyataan yang ditandatangani kepala desa dan bendahara dengan saksi Sekdes (saksi 2) dan saksi 1 perangkat sebagai berikut;

“ …setelah inpektorat turun ke desa pada 4-5 november 2020 untuk menyelesaikan administrasi dan penandatanganan saya menyuruh saudara ….untuk menandatangani sebuah berkas yang semuanya tidak dilakukannya maka akibat hukumnya di kemudian hari saya yang mempertanggungjawabkan semuanya di depan hukum…”

Menanggapi hal ini melalui chating WA kepada awak media kepala desa Bangun Dedik Isharianto menanggapi hal ini dengan santai.

“Kita jg kedepan banyak kerjasama dgn LSM bpk termasuk Lira, kebetulan sy pengurus DPW lira jatim bpk ” unggah Kades yang memiliki jabatan rangkap yaitu Kepala desa dan Pengurus DPW LIRA JATIM.

Di kesempatan lain terdapat pernyataan dari penyidik Tipikor Polres Mojokerto yang tidak berkenan disebut namanya, dirinya menyatakan bahwa proses pemeriksaan atas pengaduan dari aalah satu media terkait beberapa point dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum perangkat desa Bangun masih tetap berjalan.

Sampai berita ini diturunkan, awak media ini belum dapat menemui pihak inspektorat untuk diminta klarifikasinya. ( GUN/TIM )

read more