close

Tarif Mahal Sertifikat

Ditarif Jutaan Rupiah oleh Oknum BPN, Balik Nama Sertifikat 1,5 tahun “Hasil Nol”

MPPJEMBER – Sistem birokrasi dan administrasi management Badan Pertanahan Negara Kabupaten Jember patut dipertanyakan, pasalnya bukannya memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan profesional malah terkesan mengulur waktu.  14/3/19.

Hal ini terjadi pada Mutmainah warga Krajan Lor Rambigundam Jember,  dirinya telah mendaftarkan tanah yang dibelinya untuk pengurusan balik nama melalui RB (inisial oknum BPN Jember)  dan Sutari beserta istrinya Mutmainah sudah menyerahkan seluruh biaya dengan alasan untuk biaya pembuatan sertifikat dikisaran bulan desember 2017.

Senada juga disampaikan Sutari suami dari Mutmainah,  setelah membayar biaya kepada RB, dirinya hanya mendapatkan secarik kertas tanda terima bukti setoran penerimaan negara bukan pajak senilai Rp. 144.000.- tertanggal 12/12/17 dan sampai saat ini tidak ada perkembangan bahkan RBT tidak dapat dihibungi.

Sementara menurut Irana Dharmawatie yang belum diketahui jabatannya di kantor BPN Jember, dirinya membawa seluruh berkas peralihan nama atas nama Mutmainah mengatakan bahwa sebagian data persyaratan ini masih banyak kesalahan dan harus direvisi di balai desa Rambigundam.

Pada dihari yang sama setelah mendapatkan data administrasi  yang dirasa kurang, Mutmainah beserta tim pena rakyat news mendatangi kediaman RB dikawasan perumahan Bumi Tegal Besar.

Dalam pertemuan sekitar 30 menit,  RB menyatakan bahwa dirinya masih sanggup untuk menuntaskan pengurusan peralihan nama sertifikat atas nama Mutmainah,  sedangkan dalam masa satu tahun yang sudah lewat RB dengan seribu alasan untuk berdalih.

“saya masih sanggup untuk menyelesaikan masalah ini” tegas RB.

Dari persoalan ini dapat dianalisa bahwa kinerja BPN Jember kurang profesional,  pasalnya seharusnya BPN yang notabennya sebagai lembaga pelayan masyarakat di bidang pertanahan seharusnya bekerja dengan sistem yang profesional,  mengingat tugas BPN sangat besar dengan adanya program pemerintah seperti halnya PTSL sehingga apabila menunda pekerjaan sama halnya akan menumpuk pekerjaan yang lain dan akhirnya semua akan terbengkalai.  Pungkas Edik Winarko Ketua Perlindungan konsumen YAPERMA.  (tim).

read more