BIROKRAT

MPP NGAWI | Proyek pembangunan sistem penyedia air minum ( SPAM) Desa Tawun, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur,yang menelan dana ratusan juta diduga mangkrak, kini menjadi sorotan tajam dari masyarakat, pasalnya proyek yang dibangun dari anggaran pemerintah yang selesai di kerjakan selesai tahun 2023 hingga saat ini tidak berfungsi alias mangkrak.

Proyek yang dikerjakan oleh Pokmas Desa Tawun diduga kurang dalam pengawasnya dari Dinas terkait, proyek yang awalnya bertujuan untuk meningkatkan akses air bersih, untuk masyarakat,kenyataannya justru tidak sesuai seperti yang di harapkan masyarakat Desa Tawun, mereka banyak yang kecewa dikarenakan airnya tidak mengalir sampai saat ini.

Warga setempat yang berhasil di wawancarai mengatakan kepada awak media, airnya tidak mengalir mas selama dibuat dari tahun 2023 yang menelan dana 500 juta sampai sekarang,debit airnya kecil kemudian ngebur lagi di tempat lain yang tidak jauh dari lokasi yang sebelum nya yang kata nya juga mengeluarkan dana kurang lebih 200,juta tapi juga air nya juga belum bisa di salurkan ke warga sampai dengan sekarang,hingga akhir nya beberapa dari warga sudah membuat sumur sendiri ujar warga dengan nada kesal

Di tempat yang berbeda, Kepala desa Tawun. Ketika dikonfirmasi di kantornya, membenarkan dengan adanya proyek spam yang ada di Desa Tawun, namun kami waktu itu belum jadi kepala desa, sampai saat inipun kami juga belum ada pemberitahuan dari pokmas yang mengelolanya.coba kita tanyakan ke pak sekdesnya yang lebih tau ujar kepala Desa Tawun.

Sekdes Desa Tawun juga mengatakan spam tersebut sebenarnya sudah mengalir namun masyarakat tidak mau dikarenakan biaya untuk iuran beli pulsa terlalu banyak dan lagi pula belum ada kepengurusan pokmas yang baru,karena yang ketua pokmas sebelum nya sakit,ujar nya.

Awak media juga engkonfirmasi dari pihak Dinas PERKIM,adapun Tanggapan dari kepala dinas Perkim kabupaten Ngawi Maftuh Affandi dan Kabid Perkim ibu Pipit dikantornya, bahwa semua bantuan dan mengerjakan pembuatan spam didesa Tawun sudah kami serahkan sepenuhnya kepada pokmas nya segala sesuatu yang mengelola Pokmas itu sendiri coba Minggu depan nanti akan kami cek kepada awak media ketika di konfermasi dikantornya.

Tuntutan warga

Masyarakat desa tawun berharap supaya anggaranya waktu itu diaudit,dan Desa segera mendesak dibentuk kembali kepengurusan pokmas baru untuk mengelola spam tersebut dan kepada kepala desa sebagai pelindung dan penasehat masyarakatnya,jika ada penyimpangan anggaran segera dikembalikan untuk perbaikan pipanisasi supaya air bersih bisa mengalir kewarga pelanggan air spam tersebut ,karena proyek tersebut di danai oleh pajak masyarakat,bilamana proyek tersebut tidak ada manfaat nya buat masyarakat,,sama saja dengan proyek tersebut hanya sebatas untuk mengeluarkan anggaran saja dan menguntungkan para pihak yang terlibat pengerjaan proyek tersebut,pungkasnya.(Mr.zain)

MPP PASURUAN | Sungguh diluar nalar pasangan pasutri berjuang selama bertahun tahun dan suami berhasil menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemkot Pasuruan, setelah serba kecukupan tiba tiba tergoda janda tajir dan diduga menikah dibawah tangan tanpa persetujuan istri syah.
Dari informasi yang di dapat awak media, fakta ini terjadi pada pasangan WSE seorang PNS di Kelurahan Panggungrejo kecamatan Panggungrejo dan dikabarkan juga sebagai PLT di Kelurahan Petamanan Kota Pasuruan dengan istri syahnya DAS alias Dinar berkediaman di Perum Graha Candi blok AE Bakalan kec. Bigul Kidul Kota Pasuruan.

Pernikahan keduanya sejak tahun 2010 hingga 2024 berjalan damai dan mereka berdua dikaruniai anak yang lucu-lucu, namun sang suami yang berangsur angsur berubah secara ekonominya mengakibatkan WSE terkena pengaruh perempuan lain yang diduga berasal sekampung di Kediri.

Hal ini dengan terbuka dituturkan oleh Dinar istri syah WSE saat dikomfirmasi awak media di Pasuruhan beberapa waktu yang lalu, dirinya merasa kecewa berat dengan suaminya, pasalnya sejak awal berjuang sebelum menjadi PNS suaminya yaitu WSE sangat sayang kepada keluarga, namun setelah ekonomi meningkat WSE sudah mulai berubah bahkan untuk kejadian masalah perempuan lain hal ini menurut Dinar sudah kali ke 2.

Masih dalam komentar Dinar, secara ekonimi atau nafkah kami masih dinafkahi, namun untuk nafkah batin Dinar sudah lama tidak diberikan oleh WSE, bahkan yang paling menyakitkan diketahui bahwa suaminya yaitu WSE telah tinggal satu rumah dengan perempuan lain yaitu YDW (inisial) janda 41 tahun asal Sukomoro Kediri di Jl. Panglima Sudirman Kel. Purworejo Kota Pasuruan.

“ ini saya tunjukkan bukti pernyataan Pra Nikah, Surat pernyataan, dan selembar surat keterangan nikah siri dari Ponpes Annuur Bumi Tauhid yang dalam keterangannya bahwa WSE berstatus Duda, padahal saya belum pernah diceraikan” Ungkap Geram Dinar.

Sementara untuk mendapatkan pemberitaan yang berimbang, awak media mencoba menghubungi WSE melalui saluran whatsapp namun tidak direspon, dan untuk tayangan selanjutnya putrapena.com akan mencoba meminta tanggapan kepada Badan Kepegawaian dan ispektorat Kota Pasuruan atas peristiwa ini. (red)

MPP JEMBER | Sungguh bukan seorang figur pemimpin yang dapat ditauladani, sudah menyewakan bengkok jatak kaur dan yang bersangkutan tidak diberikan hasil sewanya, malah terdapat dugaan adanya rekayasa dalam perjanjian sewa bengkok dengan pihak ke tiga dan parahnya lagi diberitakan oleh wartawan malah wartawannya di jebak dengan tuduhan dugaan pemerasan.

Nasib sial ini terjadi terhadap wartawan senior dari atensinews.com yaitu Wakil Pimpinan Redaksi ER warga Jember. ER telah mendapatkan pengaduan dari salah satu kaur pemerintahan desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember yang tidak bersedia disebut namanya, dalam pengaduan tersebut sangat jelas dan disertai bukti-bukti otentik terkait kelakuan Ir. Agus Salim selaku Kepala Desa Pancakarya yang telah menggadaikan atau menyewakan tanah bengkok kaur tersebut kepada pihak lain yaitu saudara Ir. Eri Warman (sesuai dengan bukti surat perjanjian).

Hal senada disampaikan oleh Teguh yang tak lain adalah saudara ER, Kepada putrapena.com dan beberapa media lain yang saat itu menemui Teguh menceritakan kesialan saudaranya yaitu ER seraya menunjukkan bukti-bukti dugaan penyimpangan sang kades Pancakarya.

Saat itu Teguh telah ditemui oleh ER di wilayah Jember dalam posisi ER telah menghindar dari jebakan Kades Agus Salim. Diceritakan oleh Teguh bahwa saudaranya menghindar dikarenakan ulah licik Kades Pancakarya yang bermaksud menjebak menggunakan Reskrim Polres Jember saat terjadi kesepakatan kemitraan antara redaksi atensinews dengan Kades Pancakarya di kediaman ER.

Kurang dipahami apa maksud dari Kades Pancakarya, pasalnya pihak redaksi atensinews.com juga sudah menuruti permintaan dari kades untuk menurunkan berita dan sepakat melalui surat permohonan kerja sama iklan untuk bermitra kedepannya dan kesepakatan kemitraan melalui surat itu juga langsung dengan Notatema Ziliwu, S.Pd selaku Pimpinan Redaksi atensinews.com tapi mengapa setelah ada kesepakatan ER kok langsung di gruduk oleh beberapa anggota Reskrim Polres Jember, ini kan namanya diskriminalisasi. Tegas Teguh.

Masih dalam keterangan Teguh, selang sehari setelah kejadian datanglah orang yang mengaku dari LSM Komite Investigasi Negara (KIN-RI) cabang Jember bernama Nurul Huda dan Agus Sakera yang langsung menawarkan penyelesaian atau mencabut perkara dengan syarat harus masalah ini dikuasakan kepada dirinya, dikarenakan pihak keluarga ER ingin masalah ini tidak berkepanjangan maka masalah ini dikuasakan kepada LSM KIN-RI dengan biaya 2,5 juta.

“Kami Pikir dengan dikuasakan masalah menjadi lebih ringan mas, kok malah sebaliknya keluarga kami ditekan habis-habisan oleh 2 LSM tersebut dan meminta uang lagi 30 juta yang katanya dibuat untuk mencabut perkara di Reskrim Polres Jember, apa benar mencabut perkara itu sampai 30 juta mas. Dan karena kami juga merasa diperas oleh LSM tersebut, kesepakatan keluarga untuk mencabut kuasa yang diberikan kepada Nurul Huda dan Agus Sakera dan memberikan kuasa baru kepada Samsul, SH.CPM. dari Aulian Law Firm” Pungkas Teguh seraya menunjukkan bukti rekaman saat LSM KIN-RI datang kerumah meminta uang.

Dikantor Desa Pancakarya, Kades Agus ketika disinggung terkait penggerebekan yang dilakukan oleh anggota Polres Jember tersebut, apakah anggota Polres Jember tersebut melakukan penggerebekan atas dasar pengaduan atau laporan polisi, dan Kades Agus menjelaskan bahwa penangkapan atau upaya OTT tersebut berdasarkan laporannya.

“Upaya OTT yang dilakukan oleh anggota Polres Jember kepada ER tersebut atas dasar laporan polisi yang saya lakukan mas, dan saya sampai tega melaporkan Erwin karena saya merasa tidak dihargai sebagai Kades. bahkan saya sudah berupaya untuk membujuk Erwin agar berita tersebut dihapus malah tidak dihiraukan mas” ungkap Kades Agus

Ketika awak media mengklarifikasi terkait kebenaran tanah kas desa yang haknya perangkat desa tidak diberikan, dia membantah dengan dalil bahwa apa yang dia lakukan sudah sesuai dengan PP atau Permendagri yang berlaku.

“Saya tidak memberikan tanah kas desa yang mana haknya perangkat desa kan sudah jelas peruntukannya yaitu untuk kepentingan desa, yang mana sudah sesuai dengan PP atau Permendagri yang berlaku mas”. tuturnya

Ironisnya lagi ketika awak media meluruskan terkait Permendagri No. 26 Tahun 1992, yaitu istilah atau nomenklatur tanah bengkok diubah menjadi  Tanah Kas Desa. Sehingga, meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam UU No.6 Tahun 2014, tanah kas desa dapat diartikan sama dengan tanah bengkok.

Tanah bengkok adalah hak kelola yang melekat pada seorang pejabat desa selama ia menjabat jabatan tersebut, seperti Kades dan Perangkat Desa. Tanah bengkok tidak dapat diperjualbelikan tanpa persetujuan seluruh warga desa, namun boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak mengelolanya. Akan tetapi hal tersebut disalah artikan oleh Kepala Desa Pancakarya, Kec. Anjung, Kab. Jember, pasalnya Mokh Agus Salim mengatakan bahwa Tanah Kas Desa tersebut tidak semestinya diberikan kepada perangkat desa sebagai bentuk gaji, karena desa juga banyak kegiatan yang memerlukan biaya.

Lebih jauh saat komfirmasi kepada Samsul, SH.,CPM. Dirinya menyampaikan bahwa sama sekali pihaknya tidak akan memaksa kades Agus Salim untuk mencabut laporannya silahkan dilanjutkan, namun pihak kami juga akan melaporkan Kades Agus Salim dalam 2 perkara yaitu Dugaan Pemerasan melalui pihak LSM dan terdapat dugaan tanda tangan dan saksi palsu dalam surat perjanjian sewa tanah bengkok.

“ saya tidak main-main mas saya yakin pihak Polres Jember tidak seperti itu tapi tetap kami akan kordinasi dengan pihak Reskrim terkait rekaman itu, dan ini Kades juga ingkar janji kepada kami yang katanya mau mencabut laporan dan meminta maaf ke keluarga ER juga omon-omon saja” Tegas Samsul. (red).

PRN SIDOARJO | Sungguh tragis dan diduga penuh rekayasa dan penyimpangan, perlakuan pihak BPR Buduran Deltapurnama Sidoarjo dalam mengambil tindakan terhadap debitur diduga  sungguh sangat menyalahi prosedur, pasalnya masa kontrak kredit selama 180 bulan sejak april 2021 samapa dengan maret 2036 masa berjalan baru kurang lebih 2 tahun dan nasabah sudah membayar sekitar 15 bulan, pihak BPR Buduran Deltapurnama sudah mengajukan eksekusi lelang di KPKNL Sidoarjo.

Kejadian ini di alami oleh Umi Salamah warga Kedungpeluk Candi Sidoarjo, belum selesai masa berkabung dikarenakan suami tercintanya Moch Qosim meninggal dunia setelah sakit selama kurang lebih 2 tahun yang salah satu penyebab sakitnya juga karena diduga sering menerima intimidasi dari para colektor BPR, saat ini Umi Salamah pontang panting mencari solusi agar rumah satu satunya tidak hilang karena diajukan Lelang oleh Pihak BPR Buduran Delta Purnama Sidoarjo di KPKNL Sidoarjo.

Histori perjalanan hutang piutang Umi Salamah jika dilihat dari data yang disampaikan masih terlihat ditingkat kewajaran, Kepada awak media Umi salamah menyampaikan bahwa kewajiban pembayaran hutang pokok kepada BPR Buduran Deltapurnama sebesar Rp 1.000.000.000,- yang akan dibayar dengan cara membayar Bunga dan bagi hasil setiap bulan, dan POKOK HUTANG, dengan total pembayaran per bulan sekitar sebesar Rp. 17.555.600,- setiap bulannya, dibayar mulai dari tanggal 29-04-2021 sampai dengan akhir kontrak 29-03-2036, dan saat ini angsuran pokok dan Bunga yang sudah terbayar ke BPR sebesar Rp. 277.772.400. atau 15 x angsuran dan ada titipan artinya ini kan hanya telat bayar bukan wanprestasi atau gagal bayar.

“saya bingung banget mas, sebab waktu itu setelah pinjam dana di BPR Buduran suami saya yaitu M. Qosim sakit keras sampai dua tahun lebih dan waktu sakit itu pihak BPR tidak mau tahu, walaupun kami bayar angsuran kami tetap ditekan dan ditakut takuti hingga suami saya tambah sakit dan meninggal bulan lalu, lebih jelasnya sampean tanyakan kepada pengacara keluarga saya yaitu bapak Samsul, S.H.,CPM. “ ucap Umi salamah dengan uraian air mata.

Ditempat terpisah awak media bertemu dengan Samsul, SH.,CPM. Di kantornya. Diterangkan oleh Samsul dari Aulian Law Firm bahwa dirinya juga merasa kecewa banget dengan pihak BPR BUDURAN DELTAPURNAMA. Menurutnya pihak BPR Buduran ini sudah mempermainkan nasabah dan ingin sekali menyelesaikan masalah kredit nasabah ini dengan cara pintas. Pernyataan Samsul ini didasari dengan niatan dan itikat baik dari pihak Umi Salamah yang tidak dihargai oleh pihak BPR Buduran.

Klien kami melalui Saya (Samsul, red) sudah berupaya mencari solusi atas permintaan pihak BPR Buduran dengan cara menutup semua kwajiban kredit, pada tanggal 2 Nopember 2023 kami menanyakan besaran pelunasan kepada HARWANTO selaku Direktur Utama BPR BUDURAN, tanggal 3 Nopember 2023 Harwanto mengirim PDF pelunasan melalui aplikasi whatsapp dan memberikan waktu sampai akhir bulan Nopember 2023.

Masih dalam keterangan Samsul, Tiba-tiba tanggal 13 Nopember 2023 pihak BPR BUDURAN mengirim surat kepada klien kami yang perihalnya “Pemberitahuan Lelang Jaminan” dan lampiran Jadwal Lelang dari KPKNL Sidoarjo, spontanitas klien kami dan pihak yang hendak membantu melunasi pinjaman langsung kaget karena ternyata didaftarkan lelang. Inilah yang kami sebut akal akalan pihak BPR yang ingin menguasai obyek jaminan.

“Semua ada aturannya mas, jelas atas kejadian ini kami akan menggugat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) pihak BPR Buduran dan KPKNL Sidoarjo, dan kami juga akan mengundang seluruh media dan LPKSM  yang ada di Jawa Timur,  agar peristiwa ini menjadi pembelajaran kedepannya, kita dikatakan wanprestasi, sementara prestasi klien kami sudah jelas masuk 15x angsuran lebih selama 2 tahun ini” Tegas Samsul, S.H.,CPM. Yang juga sebagai Kepala Biro Hukum Lembaga Perlindungan Konsumen YAPERMA.

Sementara sampai berita ini diturunkan pihak BPR Buduran saat dikomfirmasi di kantor terkesan ulur waktu dan saat di Harwanto selaku Direktur Utama di hubungi melalui whatsapp juga tidak merespon. (kamid).

MPP SIDOARJO | Berawal dari kasak kusuk warga Kepunten yang menilai pemerintah Desa tidak transparan dalam setiap kegiatan pembangunan desa, banyak warga menilai negatif kinerja perangkat desa Kepunten.

Fakta ini tersampaikan langsung dari beberapa warga kepada awak media, sebut saja Amir. Kepada putrapena.com Amir menceritakan keluh kesahnya terhadap apa yang dilakukan pemerintah Desa Kepunten.

Dalam keterangannya Amir sangat kecewa sekaligus curiga terhadap kinerja perangkat desa Kepunten, pasalnya di setiap momen proyek pembangunan yang ada di desanya dirinya dan pernyataan beberapa warga yang lain sama sekali tidak pernah dilibatkan apalagi Musyawarah Desa.

Masih dalam keterangan Amir, terkait ketahanan pangan pada tahun 2022 contohnya warga tidak pernah sama sekali dilibatkan, begitu juga dengan adanya proyek juga tidak pernah adanya papan proyek sebagai syarat mendasar keterbukaan kepada publik atau masyarakat. Ungkap Amir.

Lebih lanjut keterangan berbeda dari Zaenal Abidin selaku kepala desa Kepunten, dalam keterangannya Zaenal Abidin menampik sangkaan warga, pasalnya seperti halnya ketahanan pangan dirinya sudah terapkan 3 titik yaitu pengadaan Sumur bor, dan Hidroponik 2 titik.

Sementara MUSDes setiap kegiatan kita adakan hanya saja tidak mungkin kita mengundang seluruh warga, namun yang jelas perwakilan RT/RW, BPD, Tokoh masyarakat, LPMD semua kita libatkan. Ucap Kades di balai desa Kepunten. (Kmd).

Surabaya| Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mendukung sikap tegas TNI untuk menjaga netralitas selama penyelenggaraan Pemilu 2024. Menurut Khofifah, komitmen TNI tersebut akan menjaga kualitas demokrasi Indonesia.

“Sebagai patriot NKRI , TNI harus tegak lurus kepada Presiden dalam menjaga netralitas dalam proses pemilu, sehingga masyarakat merasakan adanya pengayom dan pelindung yang dapat diandalkan,” ungkap Khofifah saat peringatan HUT TNI ke-78 di Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya, Kamis (05/10/2023).

Khofifah menyebut tema HUT TNI ke-78 tahun 2023 ini yaitu “Patriot NKRI dan Pengawal Demokrasi Untuk Indonesia Maju” sangat relevan dengan situasi Indonesia, jelang suksesi 2024. Netralitas TNI, kata Khofifah, harus ditunjukkan TNI di semua matra dan level kepemimpinan. Dengan begitu, iklim demokrasi yang kondusif dapat tercipta di seluruh Indonesia.

“Profesionalitas TNI dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya harus senantiasa dikedepankan. Netralitas harus benar-benar ditunjukkan agar tidak terjadi permasalahan dalam pemilu yang dapat memengaruhi legitimasi hasil pemilu,” imbuhnya.

Khofifah menyebut, dalam konteks masyarakat modern yang berubah cepat, polarisasi politik menjelang pemilu, panasnya situasi saat pemilu dan pasca pemilu merupakan fenomena yang tidak bisa dihindarkan. Disinilah, kata Khofifah, diperlukan kekuatan TNI untuk dapat menjaga stabilitas politik, hukum. dan keamanan dari berbagai kerawanan.

Oleh karena itu, lanjut Khofifah, TNI harus senantiasa berdiri di atas kepentingan nasional untuk terus menjaga pertahanan dan kedaulatan NKRI, bukan kepentingan golongan tertentu. Politik TNI, tambah Khofifah, adalah politik kenegaraan dan politik kebangsaan.

“Dalam situasi ini, TNI harus terus semakin mengeratkan sinergitas dan kerjasama dengan berbagai elemen dan kelompok yang ada di masyarakat. Jajaran pimpinan dan prajurit TNI di daerah tidak saja perlu melakukan komunikasi sosial yang baik namun juga perlu menjalin kerjasama programatik dengan masyarakat di daerah,” imbuhnya.

“TNI perlu terus meneliti dan menjaga masyarakat dari hoax, fitnah dan adu domba yang pada akhirnya memunculkan kerawanan sosial  politik. Dalam konteks sosiologis, sinergitas dan kerjasama ini akan berimbas positif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap TNI,” tambah dia.

Menurut Khofifah,  sinergitas antar unsur negara dan kekuatan sosial merupakan hal yang perlu terus dilakukan. Selama berabad abad, kata dia, sistem kemasyarakatan di Indonesia yang melembaga secara tradisional menyimpan energi positif bagi kelangsungan berbangsa dan bermasyarakat.

“Akhir akhir ini, tidak semua masalah sosial dapat diselesaikan oleh negara. Apalagi jaman sekarang, nilai kebersamaan tergerus oleh sikap individualisme dan sikap ananiyah atau menang menangan untuk kelompoknya,” terang Khofifah.

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga mengingatkan agar nilai-nilai kesetiakawanan sosial harus terus dipupuk. Menurutnya, nilai inilah yang menjadi obat mujarab dalam mengatasi ketidakberdayaan sosial. Dalam konteks pertahanan dan keamanan, permasalahan sosial yang tak tertangani secara nasional akan menggumpal menjadi antipati kepada negara dan membuat lemah ketahanan nasional.

“Selamat HUT TNI, semoga dengan bertambahnya usia, TNI tetap dapat diandalkan sebagai garda terdepan untuk mengawal bangsa dan demokrasi Indonesia menuju Indonesia maju,” pungkasnya. (roy/sae)

MPP Jombang | Rapat Paripurna DPRD kabupaten Jombang dalam rangka Giat silaturahim Pj Bupati Jombang bapak Sugiat di ruang paripurna DPRD Jombang pada Kamis (5/10/23).

Sebagaimana diketahui jika saat ini pimpinan tertinggi kota santri telah diserahkan kepada Pj Bupati Jombang yang baru dilantik, yakni Sugiat S.sos, M.Psi.T hingga terpilihnya Kepala Daerah baru dalam pemilihan umum tahun 2024 mendatang.

Silaturahim dan perkenalan Pj Bupati Jombang dilakukan kepada Anggota DPRD Jombang serta undangan berbagai dari berbagai pihak yang turut hadir di ruang paripurna.

Mas’ud zuremi selaku ketua DPRD kabupaten jombang menyampaikan agenda paripurna hari ini adalah ta’aruf Bupati Jombang Pak sugiat kepada seluruh Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Jombang sekaligus seluruh undangan yang hadir.

Kapolres Jombang mengucapkan selamat atas jabatan baru yang diemban oleh Pj Jombang Sugiat, ia mengatakan jika Polres Jombang beserta jajaran siap bersinergi dalam membangun Jombang lebih baik.

“Kami ucapkan selamat dan sukses untuk Pj Bupati Jombang, Bapak Sugiat. Mari bersama dan kami siap turut serta wujudkan pembangunan Jombang yang lebih baik kedepannya,”

Pj Bupati Jombang, Sugiat menyampaikan secara individu dan kelembagaan, ta’aruf politik di sela kegiatan Paripurna PAW tersebut menunjukkan perhatian dan kesiapan para wakil rakyat untuk berkolaborasi menyongsong tutup tahun 2023 dan persiapan penyusunan APBD 2024 yang sudah di depan mata.

Terima kasih atas kesempatan pertemuan resmi pertama ini. Amanah menjadi Pj Bupati Jombang akan saya pegang teguh untuk bisa dijalankan sesuai amanat konstitusi. Mohon kerjasama dan komunikasi yang intensif dari para wakil rakyat, agar selama satu tahun ke depan kita bersama-sama bisa membawa Kabupaten Jombang menjadi wilayah yang lebih baik, lebih sejahtera dan paling penting lebih kondusif menjelang perhelatan Pemilu Serentak 2024,” ungkap mantan Kabinda Sulbar yang lahir tanggal 6 Mei 1967.

berkomitmen untuk berkolaborasi dengan seluruh pihak (stake holder-red) di Kabupaten Jombang, agar proses dan progres pembangunan akhir tahun 2023 segera tuntas. Termasuk mempersiapkan segala hal kesiapan administratif menyongsong kegiatan eksekutif tahun 2024 mendatang.

“Saya dan tentu saja dibantu seluruh stake holder terkhusus seluruh elemen lingkup kerja eksekutif atau OPD-OPD akan saya pacu untuk memberikan yang terbaik bagi Jombang. Seluruh penganggaran dan pelaksanaan pembangunan selama PAK tahun ini semaksimal mungkin harus tuntas dan serapan anggaran untuk segera dipercepat. Khusus untuk penganggaran APBD tahun 2024 mendatang, kami sudah siapkan secara rinci dan terukur. Tinggal tunggu finishing dan jadwal pengajuan,” pungkas Sugiat Pj Bupati Jombang. (ber)

SUMENEP |  Telah dilaksanakan kunjungan dari Direktur anak kementrian sosial RI kepada 10 anak korban kasus persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh gurunya di sekolah dasar di Desa Timur Jangjang Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep, yang didampingi oleh petugas Polsek Kangayan. Senin 30 Januari 2023.

Pencabulan terhadap 10 muridnya yang masih dibawah umur diduga dilakukan oleh seorang guru Sekolah Dasar (SD) yang berinisial M (54) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), di ruang guru saat proses belajar mengajar sedang berlangsung.

Dalam giat kunjungan Kementerian tersebut, petugas kepolisian Polsek Kangayan melakukan pengamanan dan adapun kegiatan yang dilaksakan oleh pihak Kementerian Sosial yang diantaranya;

1. Memberikan arahan kepada anak-anak korban kasus persetubuhan dan pencabulan, agar nantinya selalu hati-hati bilamana berhadapan dengan orang lain terutama orang baru kenal,
2. Memberikan semangat kepada anak-anak agar terus giat belajar sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi,
3. Memberikan bantuan kepada anak-anak tersebut berupa perlengkapan sekolah (baju seragam sekolah, buku dan lain-lain),
4. Memberi bantuan kepada orang tua anak berupa barang sesuai kebutuhan aktifitas pekerjaan masing-masing.

Dalam kesempatan itu, Ibu Direktur anak Dr. Kanya Eka Santi mengatakan, bahwa Selasa 31 Januari 2023, 10 anak korban pencabulan tersebut akan dibawa ke dokter psikiater anak di Sumenep. Sekitar jam 09.00 wib akan berangkat dari Pelabuhan Batu Guluk Kangean dengan menumpang Kapal Bahari Expres menuju ke Sumenep.

Hadir dalam giat tersebut diantaranya :

1. Dr. KANYA EKA SANTI -Jabatan Direktur anak kemensos RI
2. JIWANINGSIH – Jabatan Kepala sentra Mergolaras pati kemensos RI beserta stafnya
3. Kapten Acep. Danramil Kangean.
4. Serda Putut. Anggota Koramil Kangean.
5. Kanit Reskrim Aiptu Santoso.
6. Bripka Andi Hermawan Babinkamtibmas DS. Timur jangjang.
7. Bripda Moh. Ilyas Rachman
8. Bripda Ruslan Efendi
9. Kepala Desa Timur Jangjang HASANULLAH
10. Tokoh Ulama dan tokok masyarakat Desa Timur Jangjang.
11. 10 anak korban kasus persetubuhan dan pencabulan bersama para orang tua atau wali anak.

Jurnalis : Erfandi

MPP SAMPANG | Dalam melaksanakan tugas sebagai kepala kepolisian di tingkat resort, Kapolres Sampang, AKBP Siswantoro, S.I.K., M.H. menggelar silaturahmi bersama tokoh ulama’ di Kecamatan Omben di wilayah hukum polres Sampang, Dalam langkah Awal bertugas Pada Jumat 27 Januari 2023

Kapolres Sampang, AKPB Siswanto S.I.K., M.H. dalam kunjungannya didampingi Kapolsek Omben Iptu Andrik Soejarwanto SH, dan Kasat Intel Polres Sampang AKP Rochim Soenyoto, dan anggota Polsek Omben

Giat tersebut, bertemakan Safari Jum’at dengan melaksanakan silaturahmi bersama tokoh ulama’, yang bertempat di Pondok Pesantren Darul Ulum Desa Gersempal Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Jawa Timur.

Turut hadir dalam kegiatan Safari Jum’at, Kapolres Sampang, AKBP Siswantoro, S.I.K., M.H. Pengasuh Ponpes Darul Ulum, KH. Syafiuddin Abd Wahid, Kasat Intelkam Polres Sampang, AKP Rochim Soenyoto, S.H. Kapolsek Omben, Iptu Andrik Soejarwanto, S.H. beserta Anggota Polsek Omben

Dari penelusuran awak media ini di lapangan, Kapolres Sampang beserta rombongan sampai di kediaman KH. Syafiudin Abd Wahid pengasuh Ponpes Darul Ulum dengan di dampingi oleh Kasat Intelkam Polres sampang dan Kapolsek Omben.

Agenda silaturahmi tersebut, diisi dengan penyampaian pesan-pesan kamtibmas oleh Kapolres Sampang kepada KH. Syafiudin Abd Wahid, dengan harapan turut ikut serta dalam menjaga situasi kamtibmas di wilayah Kabupaten Sampang.

Menurut Kapolsek Omben Iptu Andrik Soejarwanto SH, bahwa setiap hari Jum’at pihaknya rutin menggelar Safari Jum’at bersama Masyarakat dan tokoh agama serta tokoh masyarakat.

Hingga berita ini ditulis, giat yang digelar di Kediaman Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Desa Gersempal Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Jawa Timur, berjalan lancar dan kondusif. (erf)

MPP Sidoarjo | Pencapaian pringkat ke 2 dalam bentuk penghargaan Organisasi Prangkat Daerah (OPD) tahun 2022 oleh kelurahan sepanjang tuai popularitas masyarakat, sekaligus banggah menjadi warga Sepanjang dengan pelayanan di atas rata-rata.

Semua itu pun tak lupa sebagai sosok kepemimpinan yang elegan/Totalitas, bersosialisasi, mudah berkecimpung secara langsung ke pelosok masyarakat demi menemukan suatu inofatif kesejahteraan mereka.

Hari Purnomo.SH Selaku Kepala kelurahan Sepanjang Kec. Sepanjang Sidoarjo Jawa timur, menerima langsung penghargaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai prima dalam meningkatkan pelayanan dengan pringkat Ke 2.

“Alhamdulillah kami dan para staf (perangkat) banggah dan sekaligus harus memacu lagi lebih dari ini. Saya harap tidak mempertahankan prestasi yang di dapat sekarang ini melainkan lebih bersemanggat lagi menggabdikan kepada masyarakat demi kesejahteraan bersama.” Jelasnya. Kamis Tgl 26/01/2023.

Penghargaan evaluasi kinerja tahun 2022 diberikan Bupati Sidoarjo, H. Ahmad Muhdlor Ali kepada OPD Sidoarjo yang baik. Penilaian dilakukan mulai dari dinas, badan dan kantor kecamatan. Selain diberikan penghargaan, juga dilakukan

Penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2023 dan ekspose kinerja perangkat daerah tahun 2022 di pendopoh wibawah Sidoarjo.

Sedangkan nilai outcome yakni capaian rata-rata program perangkat daerah dan capaian rata-rata indikator penunjang perangkat daerah serta nilai akuntabilitas. Selain penghargaan evaluasi kinerja, juga diberikan penghargaan reformasi birokrasi tahun 2022 serta penghargaan Sakip (Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah Daerah) tahun 2022.

“Secara administratif sebenarnya kita sudah berada di trek yang lebih baik, tetapi pelayanan Kabupaten bukan hanya tentang administratif, namun pelayanan yang bagus kepada masyarakat itu yang harus dijaga, orientasi bupati ada, wakil bupati ada, OPD ada itu untuk melayani masyarakat, itu harus didengungkan,” jelas Gus Muhdlor saat di konfirmasi lewat via telephon.(aris)