LIFETREND

MPP JAKARTA | Lama tak terdengar, Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) singgung pelaksanaan demokrasi ihwal penyampaian kritik terhadap pemerintah yang berujung dipanggil polisi. Hal itu disampaikan JK dalam giat Partai Keadilan Sejahtera dengan agenda Mimbar Demokrasi Kebangsaan. pada Jumat (12/02/2021) lalu.

Seperti diberitakan cnnindonesia.com, pada 12/02/2021 lalu, JK mengatakan “Beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak yang ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi”, paparnya.

Lebih lanjut diinformasikan, menurut JK, pelaksanaan demokrasi yang baik dibutuhkan kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan. Ia pun meminta PKS, sebagai partai oposisi, agar melaksanakan kewajiban untuk mengawasi pemerintahan. “Tanpa ada kontrol, demokrasi tidak berjalan”, jelasnya.

Melalui ombudsman.go.id, diinformasikan, beberapa hari sebelumnya saat memberikan sambutan dalam Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, pada Senin (8/2), Jokowi memberikan dorongan dalam peningkatan standar kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang.

“Saya yakin, Ombudsman Republik Indonesia juga telah menemukan berbagai kekurangan yang perlu kita perbaiki. Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi mal administrasi dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan”, terang Jokowi.

Baca juga berita terkait disini.

Setelah itu Jokowi mendapat banyak tanggapan termasuk JK. Atas tanggapan kritiknya tersebut JK mendapatkan banyak tanggapan, salah satunya datang dari Menko Polhukam RI Mahfud Md melalui akun @mohmahfudmd pada (14 Feb 2021) 8.31 PM.

Mahfud MD mengatakan; Pertanyaan Pak JK ttg “Bagaimana menyampaikan kritik agar tak dipanggil Polisi” hrs dipahami sbg pertanyaan biasa yg dihadapi Pemerintah sejak dulu, saat Pak JK jadi Wapres sekalipun. Sejak dulu jika ada orng mengritik sering ada yg melaporkan ke polisi dan polisi wajib merespon.

Lebih lanjut Mahfud menuturkan “Jd Pak JK tak bermaksud menuding, zaman pemerintah skrng ini kalau mengritik dipanggil polisi. Tp itu terjadi sejak dulu krn selalu ada yg melapor ke polisi. Faktanya sejak Pak JK msh jadi Wapres periode I juga ada kasus Sarrachen dan Muslim Cyber Army. Ada juga akun Piyungan”, tuturnya. (syf).

MPP JAKARTA | Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) hari ini melakukan kunjungan kerja untuk meresmikan Bendungan Tukul di Kabupaten Pacitan Jawa Timur Minggu, (14/02/2021).

Jokowi bersama rombongan terbatas menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta menuju Pangkalan TNI AU Adisutjipto Sleman Yogyakarta Minggu pagi.

Selanjutnya dari Sleman Jokowi lanjutkan perjalanan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU menuju lokasi peresmian.

Hal itu disampaikan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia oleh Humas melalui pranala setkab.go.id, 14 Februari 2021.

Baca juga berita terkait lainnya di sini.

Presiden Jokowi juga telah menyampaikan mengenai perjalanannya melalui akun Joko Widodo @jokowi, pada (14 Feb 2021), 9.18 AM, dan mengatakan “Selamat pagi. Saya bertolak menuju Jawa Timur hari ini, hendak meresmikan salah satu Proyek Strategis Nasional yaitu Bendungan Tukul di Pacitan”, katanya.

“Bendungan ini akan menjadi sumber air baku, energi, pengendali banjir, dan pariwisata yang menumbuhkan ekonomi di kawasan sekitarnya”, jelas Jokowi.

Diinformasikan turut serta dalam rombongan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyertai Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja tersebut.

MPP JAKARTA | Tanggal 9 Februari merupakan Hari Pers Nasonal (HPN) melalui Keputusan Presiden RI No. 5 Tahun 1985.

Pada kesempatan tersebut melalaui akun @jokowi, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan ucapan “Selamat Hari Pers Nasional 9 Februari 2021” (9 Feb 2021) 9.24 AM.

Jokowi juga menyampaikan “Pers Indonesia juga terimbas pandemi, tapi tetap bertanggung jawab sebagai penjernih informasi di tengah lautan berita di masyarakat” katanya melalui pesan singkat.

“Selain menjadi suluh untuk informasi tentang Covid-19, pers menjadi ruang diskusi dan kritik untuk penanganan dampak pandemi yang lebih baik” lanjut Jokowi.

Kemudian beliau juga memberikan suport kepada insan pers dimusim pandemi dengan mengatakan “Menghadapi tantangan sulit pandemi ini, insan pers tetap di garis terdepan mengabarkan situasi dan jadi jembatan komunikasi pemerintah dan masyarakat” terangnya.

“Mari bersama membangun harapan dan optimisme untuk mewujudkan keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 beserta dampaknya” seru Jokowi dengan optimis. (syf).

MPP JAKARTA | Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terima Kunjungan Kenegaraan PM Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin Jumat (05/02/2021) dan lakukan pertemuan di Istana Jakarta.

Pertemuan tersebut dilakukan pasca terjadinya kudeta junta militer di Myanmar pada Senin dini hari (1/2) lalu yang berhasil menahan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar Win Myint.

Dalam pertemuan tersebut menyinggung penggulingan kekuasaan di Myanmar oleh militer yang dipimpin Jendral Min Aung Hlaing sebagai Panglima. Jokowi dan Muhyiddin keduanya berharap konflik di Myanmar dapat diselesaikan sesuai dengan prinsip hukum ASEAN.

Joko Widodo melalui akun @Jokowi mengatakan “Pembicaraan saya dengan PM Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin tadi berlangsung baik, terbuka, dan komprehensif. Kami membahas sejumlah isu bilateral dan isu kawasan”.

“Saya dan PM Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin berharap perbedaan politik yang terjadi di Myanmar dapat diselesaikan sesuai hukum yang berlaku”.

“Seperti kata PM Muhyiddin, kerusuhan politik di Myanmar dikhawatirkan dapat mempengaruhi perdamaian dan stabilitas di kawasan” lanjut Jokowi.

Presiden Jokowi juga menyampaikan “Penting bagi semua negara ASEAN untuk terus menghormati prinsip-prinsip piagam ASEAN terutama prinsip rule of law, good governance, demokrasi, HAM, dan pemerintahan yang konstitusional” tegasnya.

Lebih lanjut beliau mengatakan “Selain itu, perlu menjajaki pertemuan khusus para menlu ASEAN mengenai perkembangan Myanmar”, jelas Jokowi.

Baca juga berita terkait di sini.

Sementara itu menyikapi situasi, Dubes RI untuk Myanmar Iza Fadri dilaporkan telah melakukan pertemuan virtual dengan WNI Senin dan mengatakan bahwasanya dua hari lalu Kemenlu RI telah melakukan persiapan darurat untuk antisipasi, termasuk kemungkinan evakuasi WNI.

Mengutip bbc.com, Iza mengatakan “Evakuasi (akan dilakukan) kalau situasi sudah anarkis, tak ada lagi hukum dan pemerintah sudah tak bisa mengendalikan situasi lagi, tak ada lagi otoritas, dan WNI sudah tidak bekerja juga. Menurut saya lebih baik, evakuasi, itu yang bisa dijadikan patokan untuk evakuasi”, jelasnya.

Berbagai media memang telah mewartakan situasi terakhir pada Senin (08/02) dalam demonstrasi hari ketiga berbagai wilayah di Myanmar, Buruh telah melancarkan aksi mogok nasional.

Selain itu, diwartakan dalam aksinya, para buruh juga menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi pemimpin terpilih dan dikembalikannya demokrasi di negara yang tercatat gemar kudeta tersebut. {red}.

MPP Yangon Myanmar | Kudeta junta militer atas pemerintahan sipil yang sah di Myanmar pada Senin 1 Februari 2021 dini hari berbuntut panjang.

Pasalnya ribuan massa turun ke jalan-jalan melakukan demonstrasi besar-besaran menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi pemimpin terpilih yang ditahan.

Informasi tersebut datang dari thesundaily.my (07/02/2021) yang mengabarkan bahwa kudeta junta militer puluhan ribu orang berjubel untuk hari kedua di kota terbesar Myanmar pada hari Minggu, dan ribuan lainnya berkumpul di seluruh negeri untuk memprotes kudeta junta militer dan penahanan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi pekan lalu.

Dilaporkan, massa memenuhi kota Yangon Myanmar dengan membawa balon merah simbol Partai National League for Democracy Party (NLD) sebagai representasi Suu Kyi dengan meneriakkan “Kami tidak ingin kediktatoran militer! Kami ingin demokrasi”, teriak demonstran.

Dikabarkan juga bahwa sehari sebelumnya tepatnya pada hari Sabtu puluhan ribu orang turun ke jalan dalam protes massal pertama sejak kudeta.

Berlanjut kemudian dihari kedua Minggu pagi 7 Februari 2021 kerumunan massa besar-besaran dari seluruh mencapai ribuan penjuru Yangon berkumpul di kota praja Hledan, beberapa berjalan melewati lalu lintas yang macet, dan berbaris di bawah terik matahari di jalan.

Massa juga mengibarkan bendera NLD dengan mengangkat tangan salam tiga jari yang telah menjadi simbol protes terhadap kudeta.

Baca juga berita terkait di sini.

Para pengemudi kendaraan membunyikan klakson sebagai tanda partisipasi sementara penumpang mengangkat foto pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Suu Kyi.

Atas situasi tersebut Vatikan, Paus Fransiskus menyatakan keprihatinan yang mendalam dan menyatakan solidaritas dengan rakyat Myanmar serta meminta para pemimpin untuk melayani dengan demokratis.

Dikutip dari freemalaysiatoday.com (7 Februari 2021), bahwa “Fransiskus, berbicara pada pidato hari Minggu di Lapangan Santo Petrus, mengatakan dia mengikuti situasi di Myanmar, yang dia kunjungi pada tahun 2017, dengan keprihatinan yang mendalam. (red).

MPP JAKARTA | Informasi datang dari Kementerian Agama Republik Indonesia mengenahi penanda tanganan Surat Keputusan Bersama (SKB 3 Menteri).

Disampaikan bahwa Yaqut Cholil Qoumas (Menag) bersama Nadiem Makarim (Mendikbud) dan Tito Karnavian (Mendagri) telah meneken Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Rabu (3/2/2021) di Jakarta.

Dengan lahirnya SKB 3 Menteri tersebut Menag merasa optimis mampu menguatkan sikap toleran dan saling kesepahaman antar pemeluk agama.

Melalaui twitter akun resmi Kementerian Agama RI @Kemenag_RI juga menyampaikan “Menag @YaqutCQoumas optimistis lahirnya SKB 3 Menteri terkait penggunaan seragam & atribut sekolah akan kuatkan sikap toleransi & saling kesepahaman antar pemeluk agama” (3 Feb 2021) 9.26 PM, katanya.

Lebih lanjut diinformasikan “Keluarnya SKB 3 Menteri ini dilatarbelakangi nilai keagamaan dan keyakinan bahwa agama dan seluruh ajarannya mengajarkan perdamaian, menyelesaikan perbedaan dengan baik, dan saling menghormati” kata Yaqut dalam jumpa pers virtual penandatanganan SKB.

Baca juga berita terkait lainnya di sini.

SKB 3 Menteri tersebut memberikan mandat kepada Kemenag untuk melakukan penguatan pemahaman moderasi kepada Pemda dan sekolah.

Kewenangan tersebut dilakukan kepada pemerintah daerah dan/atau kepala sekolah yang tidak melaksanakan ketentuan dalam SKB. (syf).

MPP INDONESIA | Dipastikan Junta militer berkuasa pasca angkatan bersenjata Tatmadaw menahan paksa Aung San Suu Kyi pemimpin de facto Senin (1/2) waktu setempat di Myanmar.

Informasinya sampai detik ini keberadaan Suu Kyi secara pasti belum dapat diketahui meskipun rumor yang beredar di kalangan partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) diyakini telah menjadi tahanan rumah.

Sejumlah pejabat pemerintahan sipil lainnya seperti Win Myint Presiden Myanmar juga dikabarkan ditahan Tatmadaw, termasuk tokoh-tokoh senior NLD lainnya tak luput dari penangkapan.

Baca juga berita terkait di sini.

Dikutip dari andhrajyothy.com; Militer mengumumkan melalui medianya sendiri bahwa mereka mengambil kendali pemerintahan. Memberlakukan keadaan darurat selama setahun di negara itu.

Lebih lanjut disampaikan bahwa layanan internet dan seluler telah ditutup di kota-kota besar. Militer mengatakan Myanmar sepenuhnya di bawah kendalinya, negara itu akan berada di bawah kendali mereka selama setahun, dan pemilihan umum akan diadakan setahun kemudian untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemenang.

Dikabarkan pula sampai saat ini Panglima Tertinggi Minh Angling telah menjelaskan bahwa dia akan bertanggung jawab atas negara, dengan Wakil Presiden Mint Sway bertindak sebagai presiden sementara.

India telah menyatakan keprihatinannya atas kudeta militer di Myanmar dan penahanan rumah para pemimpin puncak, sementara Amerika Serikat sedang memantau situasi di Myanmar.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah menyatakan keprihatinannya bahwa kudeta militer merupakan kemunduran serius bagi reformasi demokrasi. (red).

MPP JAKARTA | Akibat postingan di Facebook Ambroncius Nababan ditahan, karena diduga melakukan ujaran rasisme terhadap Natalius Pigai tokoh Papua.

Penahanan terhadap Ambronsius dilakukan berdasarkan surat perintah No SPh/18/1/2021/Direktorat Tindak Pidana Siber.

Hal itu disampaikan Brigjen Rusdi Hartono Karopenmas Divisi Humas Polri di Mabes Polri Jakarta saat melakukan konferensi pers, Rabu (27/01/2021).

Penahanan AN dilakukan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan negara Bareskrim Polri per tanggal 15 Januri 2021.

Yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka Selasa, 26 Januari 2021 setelah dilakukan pemeriksaan dan dijerat dengan Pasal berlapis p 45A ayat (2) juncto p 28 ayat (2) UU No. 19 Thn. 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Thn. 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selanjutnya Psl. 16 juncto Psl. 4 huruf b ayat (2) UU No. 40 Thn. 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Selain itu AN juga dijerat Psl. 156 KUHP tentang Penodaan Agama dengan ancaman pidana penjara di atas 5 tahun.

Menjawab pertanyaan wartawan, Iskandar Laka, S.H., M.H., dosen Fakultas Hukum salah satu perguruan tinggi di Surabaya membenarkan tentang ancaman tersebut dan mengatakan “iya makanya jangan sembarangan main medsos apalagi terkait dengan agama, rasis suku, dan antar golongan”, katanya. (syf).

MPP JAKARTA | Temuan baru datang dari unit pelaksana pendidikan tinggi bidang riset LPEM FEB UI Jakarta yang ditunggu-tunggu masyarakat perihal BLT Dana Desa.

Informasi datang dari #MulaiDariDesa @kemendespdtt sebagai Akun resmi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Dalam informasinya Rabu (27/01.2021) 8.53 AM disampaikan bahwa “Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mengeluarkan hasil riset terbarunya terkait dengan dampak Dana Desa”, tulis @kemendespdtt.

Hasil penelitian tentang BLT Dana Desa yang telah diakui dunia sebagai inovasi yang tepat sasaran tersebut merekomendasikan 2 (dua) temuan.

Pertama menyasar kepada 3 hal diantaranya 5.31 juta keluarga miskin yang belum terdata, kemudian 947 keluarga miskin terdata yang tidak menerima bantuan, dan 1.45 keluarga yang kehilangan mata pencaharian.

Kedua mengenahi dampak BLT Dana Desa terdapat 2 hal sebagai temuan yaitu BLT Dana Desa berdampak positif bagi peningkatan aktifitas ekonomi desa, dan menurunkan angka kemiskinan di desa sebesar 0.03 persen diawal pandemi covid-19.

Hasil riset dipublikasikan dalam diskusi Deseminasi Hasil Riset dgn tema Melihat Indonesia dari Angkasa: COVID-19, Dana Desa, dan Pemulihan Ekonomi Nasional secara virtual, lanjut @kemendestpdtt. (syf)

MPP JAKARTA | Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi lantik Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri baru Rabu (27/01/2021) di istana Negara Jakarta.

Usai melakukan pelantikan Jokowi juga ucapkan selamat kepada Jenderal bintang tiga tersebut melalui akun twetter @Jokowi (27/01/2021) 1.12 PM “Selamat bekerja Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia”, tulis Jokowi.

Informasi dari Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia tentang penetapan Kapolri baru tersebut telah ditetapkan dua hari sebelum pelantikan melalui Keppres berikut; “Penetapan Pelantikan Listyo Sigit dilakukan dengan berlandaskan pada Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 5/POLRI Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Lebih lanjut diinformasikan, “Keppres tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2021”, tulisnya pada laman setneg.go.id (27/01/2021).

Perwira Polisi kelahiran Ambon tersebut pada saat bersamaan juga mendapat kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya “Listyo turut mendapat kenaikan pangkat dalam golongan perwira tinggi Polri berdasarkan Keppres Nomor 7/POLRI Tahun 2021 yang ditetapkan di Jakarta pada 27 Januari 2021”.

“Melalui Keppres tersebut, Listyo memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Jenderal Polisi. Selanjutnya, Listyo akan langsung bertugas sebagai Kapolri untuk menggantikan Kapolri sebelumnya, Jenderal Polisi Idham Azis, yang memasuki masa pensiun”, terang Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia. (ar).