MPP JAKARTA | Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terima Kunjungan Kenegaraan PM Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin Jumat (05/02/2021) dan lakukan pertemuan di Istana Jakarta.
Pertemuan tersebut dilakukan pasca terjadinya kudeta junta militer di Myanmar pada Senin dini hari (1/2) lalu yang berhasil menahan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar Win Myint.
Dalam pertemuan tersebut menyinggung penggulingan kekuasaan di Myanmar oleh militer yang dipimpin Jendral Min Aung Hlaing sebagai Panglima. Jokowi dan Muhyiddin keduanya berharap konflik di Myanmar dapat diselesaikan sesuai dengan prinsip hukum ASEAN.
Joko Widodo melalui akun @Jokowi mengatakan “Pembicaraan saya dengan PM Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin tadi berlangsung baik, terbuka, dan komprehensif. Kami membahas sejumlah isu bilateral dan isu kawasan”.
“Saya dan PM Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin berharap perbedaan politik yang terjadi di Myanmar dapat diselesaikan sesuai hukum yang berlaku”.
“Seperti kata PM Muhyiddin, kerusuhan politik di Myanmar dikhawatirkan dapat mempengaruhi perdamaian dan stabilitas di kawasan” lanjut Jokowi.
Presiden Jokowi juga menyampaikan “Penting bagi semua negara ASEAN untuk terus menghormati prinsip-prinsip piagam ASEAN terutama prinsip rule of law, good governance, demokrasi, HAM, dan pemerintahan yang konstitusional” tegasnya.
Lebih lanjut beliau mengatakan “Selain itu, perlu menjajaki pertemuan khusus para menlu ASEAN mengenai perkembangan Myanmar”, jelas Jokowi.
Baca juga berita terkait di sini.
Sementara itu menyikapi situasi, Dubes RI untuk Myanmar Iza Fadri dilaporkan telah melakukan pertemuan virtual dengan WNI Senin dan mengatakan bahwasanya dua hari lalu Kemenlu RI telah melakukan persiapan darurat untuk antisipasi, termasuk kemungkinan evakuasi WNI.
Mengutip bbc.com, Iza mengatakan “Evakuasi (akan dilakukan) kalau situasi sudah anarkis, tak ada lagi hukum dan pemerintah sudah tak bisa mengendalikan situasi lagi, tak ada lagi otoritas, dan WNI sudah tidak bekerja juga. Menurut saya lebih baik, evakuasi, itu yang bisa dijadikan patokan untuk evakuasi”, jelasnya.
Berbagai media memang telah mewartakan situasi terakhir pada Senin (08/02) dalam demonstrasi hari ketiga berbagai wilayah di Myanmar, Buruh telah melancarkan aksi mogok nasional.
Selain itu, diwartakan dalam aksinya, para buruh juga menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi pemimpin terpilih dan dikembalikannya demokrasi di negara yang tercatat gemar kudeta tersebut. {red}.