MPP JAKARTA | Lama tak terdengar, Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) singgung pelaksanaan demokrasi ihwal penyampaian kritik terhadap pemerintah yang berujung dipanggil polisi. Hal itu disampaikan JK dalam giat Partai Keadilan Sejahtera dengan agenda Mimbar Demokrasi Kebangsaan. pada Jumat (12/02/2021) lalu.
Seperti diberitakan cnnindonesia.com, pada 12/02/2021 lalu, JK mengatakan “Beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak yang ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi”, paparnya.
Lebih lanjut diinformasikan, menurut JK, pelaksanaan demokrasi yang baik dibutuhkan kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan. Ia pun meminta PKS, sebagai partai oposisi, agar melaksanakan kewajiban untuk mengawasi pemerintahan. “Tanpa ada kontrol, demokrasi tidak berjalan”, jelasnya.
Melalui ombudsman.go.id, diinformasikan, beberapa hari sebelumnya saat memberikan sambutan dalam Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, pada Senin (8/2), Jokowi memberikan dorongan dalam peningkatan standar kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang.
“Saya yakin, Ombudsman Republik Indonesia juga telah menemukan berbagai kekurangan yang perlu kita perbaiki. Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi mal administrasi dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan”, terang Jokowi.
Baca juga berita terkait disini.
Setelah itu Jokowi mendapat banyak tanggapan termasuk JK. Atas tanggapan kritiknya tersebut JK mendapatkan banyak tanggapan, salah satunya datang dari Menko Polhukam RI Mahfud Md melalui akun @mohmahfudmd pada (14 Feb 2021) 8.31 PM.
Mahfud MD mengatakan; Pertanyaan Pak JK ttg “Bagaimana menyampaikan kritik agar tak dipanggil Polisi” hrs dipahami sbg pertanyaan biasa yg dihadapi Pemerintah sejak dulu, saat Pak JK jadi Wapres sekalipun. Sejak dulu jika ada orng mengritik sering ada yg melaporkan ke polisi dan polisi wajib merespon.
Lebih lanjut Mahfud menuturkan “Jd Pak JK tak bermaksud menuding, zaman pemerintah skrng ini kalau mengritik dipanggil polisi. Tp itu terjadi sejak dulu krn selalu ada yg melapor ke polisi. Faktanya sejak Pak JK msh jadi Wapres periode I juga ada kasus Sarrachen dan Muslim Cyber Army. Ada juga akun Piyungan”, tuturnya. (syf).