lima1.go

MPP Sidoarjo | Dalam dunia pendidikan (Bersekolah) begitu sangat penting untuk tuntutan ilmu bagi masa depan anak, begitu tak pantas seorang guru mengucapkan suatu pengancaman kepada muridnya.

Tindakan tak pantas tersebut di lakukan oleh salah satu guru SMA 1 Krembung, agar cepat melunasi Uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Selama 4 bulan terakhir sebesar Rp. 150.000,- perbulanya dengan beberapa murid yang keterbatasan materi (Miskin).

Beberapakali awak media lapangan sudah mengonfirmasikan hal tersebut kepada kepala sekolah SMA 1 Krembung, dan tidak sampai disitu saja bahkan melalui pesawat telephone tidak menemukan jabawaban sampai pemberitaan ini di turunkan.

Disinyalir dari keterangan salah satu Murid kelas SMA 1 Krembung berinisial SP duduk di bangku kelas 3 yakni menuturkan kepada wartawan di warung. Pada hari selasa Tgl. 07/02/2023.

“Ya pak (kepada wartawan) kalau tidak membayar SPP maka di persulit Izasah kami, bahkan tidak di berikan. Saya takut masih berniang-niang di telingah bahkan kata-kata dari guru saya di sampaikan juga di pesan singkat (Whatsapp), karena orang saya juga masi sulit ekonominya pak.”jelasnya.

Pasalnya reporter akan mengonfirmasikan hal tersebut kepada Dinas Pendidikan profinsi Sidoarjo, guna mendapatkan jawaban untuk menindak lanjuti lebih akurat. Bersambung (aris).

MPP MAGETAN | Sungguh diluar dugaan berharap persoalan dugaan melakukan perbuatan asusila seorang kepala desa Kediren terhadap Mahasiswi Universitas PGRI Madiun dapat berdamai di Kampus, namun persoalan malah berbuntut panjang.

Adalah Dwi Heri Susanto (DHS) seorang Kepala Desa Kediren yang semestinya menjadi panutan dan contoh perilaku yang baik bagi khususnya warga desanya, malah di rumor kan melakukan tindakan asusila terhadap seorang Mahasiswa UNIPMA (Universitas PGRI Madiun) EDI (inisial, red)

Rumor tak sedap ini langsung ditanggapi oleh DHS dan berusaha memberikan klarifikasinya kepada pihak Kampus dan terjadi kesepakatan perdamaian di Kampus senin 30/1/2023.

Namun dipihak lain rupanya masyarakat desa Kediren merasa gerah dengan ulah sang Kepala Desa DHS dan menggelar aksi demo di Kantor Kecamatan Lambeyan dan menuntut agar Kepala Desa Kediren di Copot dari jabatannya karena dianggap tidak bermoral dan tidak pantas memimpin desa Kediren. (Kamis 2/2/23)

Hadi Karianto perwakilan warga berorasi di kantor camat Lambeyan membacakan beberapa point tuntutan warga yang salah satunya adalah mosi tidak percaya kepada Kepala Desa Kediren DHS untuk melanjutkan memimpin warga Kediren karena dirasa beraqlak buruk dan tidak pantas memimpin, dan dalam tuntutannnya juga meminta kepada Camat Lambeyan agar mencopot jabatan Kepala Desa DHS.

Menanggapi tuntutan warga Kediren, Samsi Hidayat selaku Camat Lambeyan berjanji akan segera merespon beberapa point tuntutan warga Kediren dan membawa persoalan ini ke meja Bupati Magetan agar segera mendapat respon yang diinginkan oleh warga Kediren. (muktar) dikutip dari penarakyatnews.id