lima1.go

MPP Malang | Kabupaten Malang telah menyerahkan surat perintah tugas relokasi kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang untuk tahun 2023, Kamis (21/9/2023).

Hal ini dilakukan dengan tujuan agar para guru dapat bekerja dengan lebih nyaman, aman, dan profesional. Kebijakan ini diambil karena ada guru yang harus bekerja dengan jarak tempuh yang sangat jauh, mencapai 80 kilometer atau bahkan lebih. Hal ini menciptakan beban biaya dan memisahkan mereka dari keluarga.

Total guru yang menerima surat tugas relokasi berjumlah 212 orang, terdiri dari 120 guru SD dan 92 guru SMP. Harapannya, kebijakan ini akan meningkatkan disiplin, rasa aman, kenyamanan, dan semangat pengabdian mereka sebagai guru.
Salah seorang guru, Widya Ayu Retno, mengungkapkan bahwa sebelum menerima surat tugas relokasi, dia harus kos dengan dua rekannya selama setahun dengan biaya sekitar 2,5 juta. Perjalanan dari rumahnya di Karangploso ke SMP Satap 4 Argoyuwono Ampelgading memakan waktu hingga tiga jam.

“Dengan adanya surat tugas relokasi, saya merasa lega dan bisa dekat dengan keluarga, meskipun kami masih membutuhkan guru pengganti,” ungkapnya.

Suwadji, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, menjelaskan pemberian surat tugas relokasi ini merupakan salah satu bentuk perhatian Bupati Malang agar para guru dapat bekerja dengan lebih aman dan nyaman, serta bisa dekat dengan keluarga mereka.
Lebih lanjut, Suwadji menggarisbawahi pentingnya komitmen dan disiplin dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Sementara itu, Bupati Malang Sanusi menjelaskan bahwa pemberian surat tugas ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan kepada para guru dalam menjalankan tugas mereka, sehingga insiden yang tidak diinginkan dapat dihindari.

“Melalui surat ini, kami ingin mereka merasa lebih dekat dengan keluarga dan bekerja dengan rasa nyaman sehingga bisa lebih profesional dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak bangsa.
Dalam sambutannya, Bupati Malang juga menyampaikan kekecewaannya terhadap tindakan pungutan liar yang dilakukan oleh beberapa pihak kepada guru sebelumnya, dengan jumlah yang cukup besar. Dia menekankan bahwa tindakan semacam ini melanggar aturan dan akan dilaporkan kepada aparat kepolisian. (W2)

MPP Malang | Malang Kemarau panjang yang terjadi di wilayah Indonsia, menimbulkan dampak yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Tidak sedikit bencana telah terjadi sebagai dampak dari kekeringan. Di beberapa wilayah Indonesia selain munculnya kebakaran lahan dan area hutan, krisis air juga mulai terjadi dan bardampak pada ketersediaan air di masyarakat.

Hal ini juga terjadi di wilayah Kabupaten Malang, sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan dan kebakaran, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/695/KEP/35.07.013/2023 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan, dan Kebakaran Hutan atau Lahan di Kabupaten Malang. Perumda Tirta Kanjuruhan, menjadi salah satu Tim yang mendapatkan tugas terkait penyediaan air bersih di wilayah yang telah ditentukan. Koordinasi secara teknik telah dilaksanakan dengan ihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang sebagai koordinator, guna penetapan titik bantuan air bersih agar tepat sasaran. Dan mulai tanggal 11 September 2023, melalui 2 Armada truk tangki Perumda Tirta Kanjuruhan.

Melaksanakan pelayanan air bersih di 3 desa di wilayah Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Tiga desa tersebut adalah Desa Sumberagung, Desa Kedungbanteng dan Desa Sumbermanjing Wetan dengan jumlah KK ± 900 KK. Setiap harinya distribusi air yang diberikan dari 2 truk tangki yang ditampung pada beberapa tandon air yang disediakan mencapai 24.000 liter. Antusias masyarakat, terlihat saat kedatangan tangki air di wilayah tersebut, dikarenakan kebutuhan air untuk sehari-hari akan sangat terbantu hingga Pemerintah Kabupaten Malang mencabut status tanggap darurat. (W2)