Images

MPP JOMBANG | Pemdes Ngrimbi telah mengundang masyarakat yang berhak menerima BLT, DD ( bantuan langsung tunai ) sesuai data yang telah di ajukan oleh ketua RT, masing- masing untuk tahap 3, sejumlah 110 orang yang di hadiri beberapa aparat terkait, pendamping desa serta Babinsa, Babinkamtibmas. Kamis 25/08/ 2022.

Sehingga dalam pelaksanaan tersebut pemerintahan desa ( pempes ) merasa transparan aman dan terkendali, masyarakatpun jadi senang dan bahagia untuk menerima hal tersebut.

Halnya Pemdes Ngrimbi kec, Bareng Kab Jombang yang di pimpin langsung oleh Kades Samsul Hadi panggilan akrabnya, memberi arahan kepada masyarakat yang menerima BLT , untuk menggunakan keuangan yang sebaik baiknya sesuai kebutuhan sehari hari yang sederhana dan secukupnya.

Dengan demikian Pemdes pun merasa bangga dan bahagia melihat masyarakat yang tidak mampu mendapatkan bantuan setiap bulan untuk menunjang kebutuhan setiap hari dari pemerintah ” Ujar Kades”.( alan)

MPP MOJOKERTO | Tri Rismaharini Menteri Sosial Republik Indonesia telah meresmikan Millenial Koffie dan Bengkel Pembuatan Sepatu untuk menjadi tempat usaha 5 anak mantan pecandu narkoba (eks residen), Jumat (5/2/2021) di Desa Banjuragung Kecamatan Puri Mojokerto Jawa Timur.

Informasi yang kami dapat 5 eks residen tersebut terdiri dari anak jalanan yang ditemui Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza bersama Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Eklesia, saat penjangkauan di wilayah Kabupaten – Kota Mojokerto.

Melalui akun twitter @KemensosRI menginformasikan bahwa sebelumnya, kelima anak jalanan tersebut telah menjalani rehabilitasi di BRSKP Napza “Satria” Baturraden selama 28 hari dan telah mengikuti beberapa terapi serta evaluasi.

Dalam kesempatan tersebut Mensos mengatakan “Ini adalah upaya Kemensos membantu anak-anak jalanan berkembang lebih positif, dan mandiri dengan mengelola usaha kuliner. Kita melatih dan memfasilitasi mereka agar mereka mandiri secara ekonomi dengan memiliki keahlian dan tidak kembali ke jalan”, tutur Risma.

Disampaikan pula mengenahi kehadiran tempat usaha tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat, melalui Kemensos RI untuk membantu penanganan anak-anak jalanan, sehingga kompleksitas pembangunan kesejahteraan sosial tidak hanya berada di pundak pemerintah daerah. (red).