MOJOKERTO| Pembangunan infrastruktur di kota Mojokerto saat ini sedang berlangsung besar-besaran dan serentak di segala sudut kota, tidak luput pula di sekitar kecamatan Magersari. Di daerah ini sedang dilaksanakan pembangunan saluran air atau drainase sebagai sarana penanggulangan dampak banjir yang sering terjadi di kala musin penghujan.
Akan tetapi hal tersebut berbanding terbalik dengan yang dirasakan warga dimana yang daerahnya sedang dilaksanakan pembangunan saluran air atau drainase tersebut. Pasalnya, elevasi saluran air yang menggunakan pasangan beton pracetak atau U-Dicth tersebut terlalu tinggi dari badan jalan.
D (inisial.red) salah seorang warga yang depan rumahnya terlewati pembangunan menyatakan keresahannya dikarenakan elevasi pemasangan U-Ditch saluran air melebihi badan jalan hingga 25 cm, sehingga sangat kesulitan dalam aktifitas kesehariannya, “elevasinya terlalu tinggi hingga 25cm, sehingga saya kesulitan untuk keluar masukkan kendaraan saya” jelasnya kepada awak media.
Bukan itu saja dia juga meresahkan tentang elevasi saluran air yang beda tinggi dengan badan jalan sangat membahayakan masyarakat yang melintas terutama anak-anak yang biasa bermain sepeda di jalan tersebut, mengingat pernah terjadi anak-anak yang terjatuh dan membentur bibir penutup saluran hingga terluka, “sangat berbahaya mas terutama bagi anak-anak yang biasanya main sepeda disini, bahkan pernah ada anak terjatuh dan membentur ujung tutup saluran sampai terluka” lanjutnya.
Pertanyaan muncul kemudian adalah apakah memang elevasinya sudah diukur sesuai kebutuhan dalam penanggulangan banjir dan apakah beda tinggi tersebut ditindaklanjuti dengan peninggian badan jalan, “apakah ini sudah diukur dengan waterpass untuk air bisa tuntas, terus kalau ada beda tinggi seperti ini akan dilakukan peninggian badan jalan atau justru dibiarkan seperti ini” ungkap D diakhir pembicaraan.
Pemerintah kota Mojokerto pasti punya rencana yang disusun matang melalui perencanaan oleh perencana-perencana pembangunan yang berkompetensi tinggi dibidangnya, tentunya pula tidak dapat meninggalkan sosialisi kepada masyarakat terdampak pembangunan sehingga tidak menimbulkan keresahan-keresahan lain akibat dari pembangunan yang dilakukan pemerintah.
Selanjutnya awak media akan melakukan konfirmasi terkait hal ini kepada Dinas PUPR Kota Mojokerto. Red.
