Putra Pena

MPP Ngawi – Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 74 yang jatuh pada bulan Agustus semarak dilakukan oleh seluruh elemen pemerintahan di wilayah Ngawi.
Demikian juga yang dilakukan oleh pemerintahan desa (Pemdes) desa Sumengko kec.Kwadungan Ngawi. Dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan kali ini pemdes desa Sumengko menggelar jalan sehat yang diikuti oleh seluruh warga masyarakat setempat.

Pelaksanaan jalan sehat dibuka secara resmi oleh PJ Kades desa Sumengko Iwan Novendi. Dalam kegiatan yang digelar tersebut juga dihadiri oleh kepala desa terpilih yang saat ini masih belum dilantik Sumali. Sedangkan pemberangkatan peserta jalan sehat diberangkatkan oleh PJ Kades desa Sumengko.

Tujuan dari digelarnya perayaan peringatan HUT Kemerdekaan ini dalam rangka memupuk rasa kebersamaan antar warga. Dengan harapan dari pelaksanaan jalan sehat ini dapat meningkatkan kegotong royongan dalam memajukan desa Sumengko.

“Mudah-mudahan nilai membangun kebangsaan cinta terhadap bangsa dan negara dan terjalinnya rasa kasih sayang antar masyarakat desa Sumengko,” jelas Kades desa Sumengko terpilih Sumali saat ditemui Pena Rakyat News/Mediaputrapena.com.

Sedangkan hadiah yang disediakan dari panitia adalah sarana penunjang pertanian serta kambing. (wx).

MPP MOJOKERTO – Pemilu Legislatif 2019 masih menyisakan masalah hukum bagi Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Mojokerto. Sejumlah petinggi partai berlambang ka’bah di Mojokerto harus berurusan dengan kepolisian karena dugaan skandal money politic dan korupsi.

Aroma korupsi yang menyeruak berkaitan dengan dana saksi dari PPP Kabupaten Mojokerto. Kasus dugaan korupsi ini berada di meja penyidik dengan Surat Perintah Penyelidikan nomor Sprin Lidik/182/V/Res.1.11/2019/Satreskrim berdasar laporan Machradji Machfud, caleg PPP Kabupaten Mojokerto Dapil 1. Gubernur Jawa Timur telah menerbitkan Surat Keputusan peresmian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Mojokerto,…

Berdasar laporan itu, beberapa petinggi DPC PPP ditengarai menggelapkan dana Rp 100 juta yang digelontorkan Dewan Pimpinan Wilayah PPP Jatim. Padahal sesuai kesepakatan pengurus DPC, dana tersebut seharusnya dipergunakan untuk membayar honor saksi dari PPP di lima dapil.

Masing-masing dapil dialokasikan menerima Rp 17 juta yang totalnya sebesar Rp 85 juta. Sementara sisanya Rp 15 juta dialokasikan untuk honor saksi pada penghitungan suara di tingkat kecamatan dan KPU Kabupaten.

“Tapi saya tidak pernah melihat dan menerima uang itu. Para saksi di dapil 1,2,3 dan 5 tidak pernah menerima. Dapil 4 saya tidak tahu,” kata Lukman, Wakil Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu PPP Kabupaten Mojokerto usai diperiksa penyidik Satreskrim Polres Mojokerto, Senin (17/6/2019).

Lukman diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana saksi PPP di Mapolres Mojokerto sejak pukul 09.30 WIB sampai sekitar pukul 11.00 WIB.

Caleg PPP Dapil 1 Kabupaten Mojokerto itu memastikan bahwa DPW memang telah mencairkan dana Rp 100 juta ke DPC untuk membayar saksi. Menurutnya, uang itu langsung ditampung oleh Bendahara DPC PPP Umi Kulsum.

Kemudian atas arahan Ketua DPC PPP, Kusairin, uang itu dikelola oleh koordinator saksi yang ditunjuk di masing-masing dapil. Lukman mengatakan, kelima koordinator saksi yang ditunjuk Ketua DPC yakni Ainur Rosyid (Dapil 1), Arif Winarto (Dapil 2), Fatikhatus Sa’diyah (Dapil 3), Hamim Ghozali (dapil 5).

“Dapil 4 saya tidak tahu koordinatornya,” ujarnya.

Untuk diketahui, para koordinator saksi tersebut merupakan anggota DPRD Kabupaten Mojokerto 2014-2019 dan semuanya ikut bertarung lagi pada Pemilu 2019. Namun dari empat anggota dewan incumbent tadi, hanya dua yang berhasil mempertahankan kursinya yakni Ainur Rosyid dan Arif Winarto.

Sedangkan anggota dewan dan caleg incumbent dari dapil 4 yang tidak disebutkan Lukman, adalah Kusairin sendiri yang juga terpilih kembali pada Pemilu 2019.

Lukman mengungkapkan, Ketua DPC sengaja menunjuk anggota dewan sebagai para koodinator saksi sengaja karena sejumlah alasan.

“Diantaranya biar enak, dan mudah. Kalau ada kekurangan dana (saksi), anggota dewan ini bisa menutupnya. Yang jelas saya tidak menerima, tidak tahu untuk apa (uang saksi itu),” ujarnya.

Selain Lukman, penyidik Polres Mojokerto sesungguhnya juga memanggil Bendahara DPC PPP, Umi Kulsum. Tetapi menurut Lukman, bendahara tidak memenuhi panggilan karena sedang berada di Bandung. (red)